DPR Ngotot Pansus KPK Konstitusional

  • Fhey Marshall
  • 05 September 2017 | 13:37:46
  • 64 Kali Dilihat
DPR Ngotot Pansus KPK Konstitusional

Beritaenam.com, Jakarta - Konstitusionalitas Pansus KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). DPR menyatakan bila pembentukan Pansus KPK itu sudah konstitusional.

"Posisi DPR seperti dalam perkara sebelumnya adalah bahwa angket ini meliputi dua materi yang berbeda, pertama terkait pelaksanaan UU, kedua terkait kebijakan pemerintah," kata anggota DPR Arsul Sani, sebelum sidang, di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017). 

Gugatan itu diajukan pegawai KPK dan sejumlah elemen yang menggungat UU MD3 pasal 79 ayat (3) UU MD3. Isi pasal tersebut berbunyi, 

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

"Yang terkait dengan kebijakan pemerintah, itu memang limitatif, itu seperti hanya bisa diajukan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam penjelasan pasal 79, tapi terkait pelaksanaan UU, pembatasannya hanya kalau di dalam UUD disebut, walaupun secara implisit, yang disebut itu misalnya angket tidak bisa mengangket MA dan MK yang terkait dengan pelaksanaan kekuasan kehakiman, tapi di luar, itu bisa," ujar Arsul.

Arsul menegaskan posisi DPR dalam angket menguji materi yang terkait pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah. Namun untuk mengangket kebijakan pemerintah memang terbatas. DPR secara implisit di dalam UU tidak bisa mengangket MA dan MK. Di luar kedua lembaga itu, menurut Arsul bisa diangketkan.

Arsul menyebut DPR berwenang dan memiliki legalitas untuk melakukan hak angket terhadap KPK. Sebab sebelumnya DPR juga pernah melakukan hak angket Bank Century terhadap Bank Indonesia. 

"Itu sudah dibuktikan dengan praktik selama ini, angket Century menyasar BI, pansus angket 2009 menyasar KPU, angket Pelindo juga," kata Arsul. 

Sejumlah pegawai KPK yang memohon uji materi turut hadir dalam sidang seperti Harun Al Rasyid, Yadyn, Hotman Tambunan dan Lakso Anindito. Bambang Widjojanto juga hadir sebagai ahli di sidang tersebut. 

 

 

 

Tag :
Follow Us :

BERITA TERBARU

  • ©2017 beritaenam.com

Portal Berita beritaenam.com