Kemendes Kawal Pemanfaatan Dana Desa. Beginilah Jurusnya

  • Agus Blues
  • 02 Maret 2018 | 17:18:15
  • 153 Kali Dilihat
Kemendes Kawal Pemanfaatan Dana Desa. Beginilah Jurusnya
Mendes Eko Putro Sandjojo pengawasan Dana Desa harus ditingkatkan secara terus menerus. Foto: Humas Kemendes.

Beritaenam.com, Jakarta – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo BSEE, M.BA. berkomitmen besar untuk mengawal dan mengamankan Dana Desa hingga tahap pemanfaatannya.  Untuk itu terdapat strategi khusus yang diterapkan Eko untuk memastikan Dana Desa benar-benar diperuntukkan pemberdayaan potensi ekonomi desa.

Setidaknya ada dua hal yang menyita perhatian Menteri Eko terkait hal ini, yakni potensi penyalahgunaan Dana Desa dan kualitas para Pendamping Desa.

Kedua hal ini memang sempat menjadi sorotan publik lantaran mencuatnya sejumlah kasus penyimpangan yang terjadi di sejumlah daerah, beberapa waktu lalu. Apalagi berbagai penyimpangan tersebut tidak hanya melibatkan aparat desa, tapi juga pejabat daerah, bahkan penegak hukum.

Menteri Eko mengemukakan, Dana Desa sudah mengucur ke sebagian besar desa.  Dalam tiga tahun sejak 2015 Alokasi Dana Desa terus menanjak signifikan. Dari Rp.20,67 triliun atau sekitar Rp.280,3 juta perdesa pada 2015 hingga menjadi Rp.60 triliun atau sekitar Rp.800,4 juta perdesa pada 2017. Sedangkan tahun 2018 ini gelontoran Dana Desa sama dengan tahun 2017, yakni Rp.60 triliun.

“Karena itu pengawasan menjadi hal yang secara terus menerus harus ditingkatkan,” kata Eko di kantor di bilangan TMP Kalibata no.17, Jakarta Selatan,  belum lama ini membenarkan sudah ada nota kesepahaman antara Kemendes, Kemendagri dan Kepolisian Republik Indonesia.

Bila mengacu pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis tahun lalu, data penyalahgunaan anggaran pada tahun 2017 mencapai 576 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.298.

Itulah sebabnya dalam MoU tiga lembaga tersebut, pihak Polri mendapat tugas untuk menerjunkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) hingga Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Ini artinya, polisi terjun hingga ke tingkatan paling bawah.

Hanya saja, disayangkan, sebagaimana dikatakan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, beberapa waktu lalu, Polri belum mampu mencukupi rasio keterwakilan aparatnya 1 Bhabinkamtibmas untuk 1 desa.

Sementara itu, untuk program dana desa 2018 yang menjangkau 74.958 desa, Polri memiliki kekurangan 20.673 personel Bhabinkamtibnas. Selain kekurangan personel pelaku pengawas dana desa, infrastruktur penunjang kinerja kepolisian juga kurang. Terbukti bahawa hingga hari ini banyak daerah yang tidak memiliki pos polisi. Data statistik kriminal BPS menunjukkan, pada 2014 hanya sekitar 10,6 persen desa atau kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat pos polisi, termasuk polsek, polres, dan polda.

Menurut Eko, perihal penyalahgunaan Dana Desa lebih menjadi kewenangan aparat penegak hukum, baik Polri maupun KPK. Sedangkan Kemendes bersama-sama pemerintahan daerah lebih terfokus pada pengawasan agar program pemberdayaan potensi desa berjalan sesuai yang ditargetkan.

Tenaga Pendamping bukanlah pengelola proyek pembangunan di Desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat Desa melalui proses belajar sosial.

Pendamping Desa terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID).

Sayangnya, Pendamping Desa sempat menjadi gunjingan, beberapa waktu lalu. Ditengarai banyak tenaga titipan dan bahkan sejumlah partai politik berebut memasukkan kadernya. Walhasil, Pendamping Desa pun dianggap tidak memberi kontribusi, melainkan justru merugikan Desa karena memakan gaji buta.

Karena itu, kekacauan inipun langsung dibenahi sejak Eko menjabat menteri. Ribuan tenaga Pendamping Desa dipecat.  Rekrutmen tenaga baru pun dilakukan secara lebih ketat. Salah satunya membentuk tim seleksi yang melibatkan anggota dari pemerintah daerah, Kemendes PDTT, dan universitas setempat.  Dengan harapan,  tenaga pendamping yang berhasil direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi dan mampu menjalankan tugas sesuai peraturan.

“Siapapun berhak jadi pendamping desa. Tapi yang paling penting, pendamping desa tidak boleh rangkap jabatan agar fokus menjalankan tugasnya. Rangkap jadi kepala desa tidak boleh, wartawan aktif juga tidak boleh,” tegas Eko.

Yang tak kalah pentingnya, lanjut Menteri Eko, pendamping desa harus menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan di desa. Menurut dia, kehadiran pendamping desa untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

"Pendamping desa harus mampu menjadi agen perubahan di setiap desanya. Sebab, setiap pendamping adalah pahlawan dari agen perubahan desa," ujar Eko.

Eko meminta para pendamping desa untuk terlibat aktif dalam setiap fase, mulai dari perencanaan hingga pelaksananan pembangunan desa. "Program dana desa ini mungkin program satunya yang ada di dunia. Apalagi, besaran dana desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya terus naik," katanya memaparkan.

Tahun ini, lanjut Eko, Kemendes butuh pendamping desa sekitar 40 ribuan. Sedangkan yang tersedia baru 34.000. Jumlah ini sebenarnya masih jauh dari ideal, karena jumlah desa di seluruh Indonesia sebanyak 74.910. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rekrutmen akan terus dilakukan secara berkala.

Untuk memastikan Pendamping Desa bekerja baik, Eko sendiri cukup aktif melakukan pemantauan langsung. Di media sosial, Eko bahkan tak sungkan-sungkan menyapa dan memotivasi tenaga yang menjadi ujung tombak program pemberdayaan potensi desa tersebut.

Tag :
Follow Us :





BERITA TERBARU

  • ©2018 beritaenam.com

Portal Berita beritaenam.com