KPK Kaji Laporan Dugaan Merintangi Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP yang Dilakukan Pengacara Setya Novanto

  • lae
  • 14 November 2017 | 12:41:32
  • 55 Kali Dilihat
KPK Kaji Laporan Dugaan Merintangi Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP yang Dilakukan Pengacara Setya Novanto
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Beritaenam.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji laporan dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) yang menyeret nama kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Laporan tersebut menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah akan ditelaah untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana yang diduga dilakukan oleh Fredrich.

"Kita lihat faktanya seperti apa dan juga apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak nah itu dalam proses telaah akan kamj dalami lebih lanjut," terang Febri, Selasa (14/11/2017).

Sayangnya Febri tidak mau mengomentari soal apakah KPK akan menjerat Fredrich atas dugaan merintangi penyidikan atau obstruction of justice atau tidak.

Menurutnya, saat ini KPK tengah fokus mengusut kasus mega korupsi itu karena membutuhkan sumberdaya, perhatian, dan energi yang lebih.

Di sisi lain, Febri mengingatkan kepada semua pihak khususnya tim kuasa hukum Setya Novanto untuk tidak menghalangi proses penyidikan kasus korupsi e-KTP.

Febri juga mengimbau agar Fredrich bertindak sesuai aturan hukum, utamanya tidak mencegah Setya Novanto untuk memenuhi panggilan penyidikan.

Sebelumnya, Perhimpunan Advokat Pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi ke KPK pada Senin (13/11/2017) kemarin. Fredrich dilaporkan atas dugaan menghambat dan merintangi penyidikan kasus korupsi KTP-el.

Selain Fredrich, Perhimpunan Advokat Pendukung KPK juga ikut melaporkan sejumlah pihak seperti Setya Novanto, Plt Sekjen DPR Damayanti dan Sandy Kurniawan, salah satu anggota tim kuasa hukum Novanto.

Fredrich, Novanto, Damayanti dan Sandy Kurniawan dilaporkan atas dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan atau obstruction of justice yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Tipikor.

Sumber:tribunnews.com

 

.

Tag :
Follow Us :

BERITA TERBARU

  • ©2017 beritaenam.com

Portal Berita beritaenam.com