Panggilan Ketiga Tidak Hadir, KPK Pertimbangkan untuk Jemput Paksa Setya Novanto

  • lae
  • 13 November 2017 | 17:04:42
  • 75 Kali Dilihat
Panggilan Ketiga Tidak Hadir, KPK Pertimbangkan untuk Jemput Paksa Setya Novanto
Setya Novanto

Beritaenam.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan untuk melakukan jemput paksa pada Setya Novanto (SN). Pilihan ini diambil lantaran Setya Novanto tidak hadir dan selalu beralasan setiap kali diminta untuk hadir memenuhi panggilan KPK.

Hari ini Senin (13/11/2017) merupakan ketiga kalinya Setya Novanto tidak hadir untuk diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi e-KTP bagi tersangka Anang Sugiana Sudihardjo (ASS), Direktur Utama PT Quadra Solution.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif membenarkan pihaknya sesuai undang-undang bisa melakukan jemput paksa pada Setya Novanto.

"Kalau pada panggilan ketiga tidak hadir, maka KPK berdasarkan hukum kan memang bisa memanggil dengan paksa seperti itu," terang Laode M Syarif.

Ditanya kapan jemput paksa akan dilakukan, menurut Laode M Syarif pihaknya masih berharap agar Ketua DPR RI tersebut koperatif dengan penyidik.

"Tapi ya mudah-mudahan beliau koperatif. Intinya kami bekerja sesuai dengan aturan saja. Karena memang itu salah satu yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan memanggil secara paksa. Kami harap beliau bisa hadir tanpa harus ada paksaan," kata Laode M Syarif.

Diketahui, untuk ketidakhadiran hari ini, KPK menerima surat dengan Kop DPR dan ditandatangani oleh Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Alasan yang digunakan Setya Novanto pada surat itu ialah terkait izin presiden. Dimana apabila KPK ingin memeriksanya harus seizin Presiden Jokowi.

Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka melalui konferensi pers pada Jumat (10/11/2017) lalu.

Penetapan ini adalah kali kedua karena sebelumnya status tersangka Setya Novanto sempat gugur lantaran menang melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selama proses penyidikan sebelum menetapkan Setya Novanto, penyidik telah memanggil sebanyak dua kali yakni 13 dan 18 Oktober 2017 namun tidak hadir karena alasan tugas kenegaraan.

Lanjut untuk penyidikan korupsi e-KTP dengan tersangka Anang, Setya Novanto juga tidak hadir dua kali pada 30 Oktober dan 6 November 2017.

Panggilan pertama, Setya Novanto berlasan ada tugas mengunjungi konstituennya di masa reses DPR.

Panggilan kedua, dia beralasan pemeriksaan dirinya harus atas izin presiden. Ini sesuai dengan surat tertanggal 6 Oktober 2017 dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR yang ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti.

Dalam surat Sekjen DPR menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berdalik pemeriksaan Setya Novanto sebagai Ketua DPR harus izin presiden.

Menurutnya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 254 ayat 1 UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebut pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden.

Alasan menuai kejanggalan dari banyak pihak karena di Pasal 245 ayat 3 menyatakan ketentuan sebagaimana Pasal 245 ayat 2 tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangkakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidan kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Sumber:tribunnews.com

 

.

Tag :
Follow Us :

BERITA TERBARU

  • ©2017 beritaenam.com

Portal Berita beritaenam.com