Pemerintah belum menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani karhutla di enam provinsi prioritas, Senin, 12 Oktober 2026.
Alasan Dudung Soal Status Bencana Nasional Karhutla
Dudung menyampaikan alasan itu seusai rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Kepresidenan, Jakarta, menurut CNN Indonesia. Rapat tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin malam.
“Masih mampu kita mengatasi.” (Dudung Abdurachman, Menko Polkam, 12 Oktober 2026)
Menurut Dudung, enam provinsi menjadi konsentrasi pemerintah. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan disebut sebagai prioritas utama penanganan, seperti tergambar dari sebaran 793 titik api karhutla yang terdeteksi dengan Kalimantan Tengah terparah.
Salah satu fokus di Kalimantan Tengah adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan itu menjadi habitat orangutan, bekantan, owa, buaya, dan ratusan spesies burung, menurut Antara.
Keputusan soal status bencana nasional itu muncul setelah ada desakan dari DPR. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan sebelumnya meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla.
Daniel menilai karhutla sudah berlangsung sekitar tiga bulan. Menurutnya, asap mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah, dan ekonomi masyarakat.
Ia juga meminta anak kecil, orang tua, dan warga rentan dievakuasi sementara ke daerah yang lebih aman jika diperlukan. Daniel menyebut Malaysia sudah membuka diri untuk membantu, sejalan dengan penjelasan Menlu Arrmanatha kepada Malaysia soal pengerahan 60.000 personel.
639 Hektare Lahan Masih dalam Proses Pemadaman
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman, menurut data BNPB. Data itu berasal dari paparan dalam rapat Senin malam.
Keenam provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Meski lahan terbakar masih luas, pemerintah menilai status bencana nasional belum diperlukan. Lebih dari 60.177 personel gabungan diterjunkan untuk operasi darat.
Teddy menyebut tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari lahan yang baru terbakar setiap hari. Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan lebih baik.
Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah itu dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Rapat dihadiri antara lain Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Suyudi Ario Seto. Kepala BNPB, sejumlah pangdam, kapolda, dan gubernur mengikuti rapat secara daring.
Tanpa Status Bencana Nasional, Operasi Darat Jadi Andalan
Dudung menjelaskan operasi helikopter sudah berjalan, tetapi pemadaman lebih banyak dilakukan dari darat. Asap tebal membuat jarak pandang pendek sehingga water bombing tidak banyak dilakukan.
“Operasi darat itu pemadaman dari darat, banyak daerah-daerah sulit terjangkau.” (Dudung Abdurachman, Menko Polkam, dikutip Antara)
Pemadaman melibatkan damkar, TNI, Polri, Manggala Agni, polisi hutan Kementerian Kehutanan, BMKG, BPBD, BNPB, relawan, dan masyarakat. Dudung memastikan personel di lapangan dirotasi agar tidak kelelahan.
Pada hari yang sama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembakaran lahan dalam bentuk apa pun selama darurat karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyiapkan sanksi pembekuan atau pencabutan izin bagi lima hingga enam perusahaan lagi.
Bupati Kotawaringin Barat Minta Bantuan Pusat
Di tingkat daerah, Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah meminta pemerintah pusat segera turun tangan. Karhutla di wilayahnya, termasuk kawasan Tanjung Puting, disebut makin meluas.
“Kondisi karhutla saat ini sudah tahap membahayakan.” (Nurhidayah, Bupati Kotawaringin Barat)
Kebakaran mengganggu kesehatan warga, pelayanan publik, dan ekonomi. Sejumlah penerbangan ke Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dibatalkan dalam beberapa hari terakhir.
Terkait tawaran bantuan Malaysia dan Singapura, Dudung menyatakan hal itu belum dibahas dalam rapat terbatas. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut pihaknya masih menunggu respons Indonesia.
Hingga Selasa, 13 Oktober 2026, pemerintah belum menetapkan status bencana nasional untuk karhutla. Penanganan tetap difokuskan pada Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan melalui operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca. Simak perkembangan lain seputar isu ini di kanal Nasional.