Beritaenam.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pernyataan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai rencana Australia memindahkan kedubes ke Yerusalem, merupakan pandangan politik.
Pria yang akrab disapa JK ini menilai, sebagai oposisi, Prabowo sah-sah saja bicara apapun. Termasuk menghormati keputusan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv Ke Yerusalem. Mantan Ketum Golkar ini menegaskan, sikap Prabowo itu tak sejalan dengan pemerintah Indonesia.
“Itu kan pandangan politik. Dan namanya saja oposisi berarti dia tidak perlu ikut pemerintah kan,” kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (23/11).
Lain halnya jika Prabowo adalah kader partai pendukung pemerintah. Pernyataannya yang dilontarkan bisa saja melahirkan teguran.
“Kalau namanya oposisi, ya pendapat-pendapat politiknya tidak bisa kita ditegur. Tidak harus sama dengan pemerintah,” papar JK.
JK yakin masyarakat memiliki menilai sendiri mengenai pernyataan politik Prabowo.
“Nanti masyarakat menilai. Partai A begini sikapnya. Partai B begini. Masyarakat menilai, bukan pemerintah,” tambah JK, seperti dikutip dari merdeka.com
Sebelumnya Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut Indonesia harus menghormati keputusan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv Ke Yerusalem.
Sebab menurut Prabowo Australia memiliki hak memutuskan kehendaknya sebagai negara merdeka yang berdaulat.
“Aussie merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus hargai keputusan mereka,” kata Prabowo saat menghadiri kegiatan Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (21/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo menanggapi pemberitaan di salah satu media Australia, Brisbane Time yang menyatakan sikap Prabowo berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo yang menentang sikap Australia yang akan memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.
Sementara pernyataan Prabowo berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia yang melayangkan protes keras agar Australia membatalkan rencana pemindahan itu.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan AO, Selasa (16/10).
Hal ini berkaitan dengan keputusan Perdana Menteri Scott Morisson yang menyatakan Australia tengah mempertimbangkan memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
“Indonesia menyatakan keprihatinan yang sangat serius terkait pengumuman (Australia) dan mempertanyakan kepatutan dari langkah (Australia) tersebut,” kata Retno.