Beritaenam.com, Bogor – Presiden Jokowi berencana mencairkan dana kelurahan pada 2019. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, menyambut baik rencana tersebut karena penting untuk pengelolaan daerah tingkat kota.
Yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyebut, anggaran untuk kelurahan merupakan kebijakan yang ditunggu-tunggu.
“Dana kelurahan sangat penting untuk menyelesaikan persoalan di daerah perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang kemudian bisa meledak dan mengancam stabilitas nasional. Anggaran untuk kelurahan juga penting untuk kelola tren urbanisasi dengan baik,” kata Bima Arya, Minggu (21/10/2018).
Menanggapi polemik pencairan anggaran untuk kelurahan di tahun politik, Bima Arya menyebut hal tersebut bisa diantisipasi dengan pola perencanaan yang baik dan pengelolaan yang tepat tepat sasaran.
“Kami sambut baik. Tinggal pelaksanaannya saja yang harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tepat sasaran dan pengawasan secara bersama-sama agar semua tetap sesuai dengan aturan,” kata politisi PAN itu.
Sebelumnya, pertemuan para walikota dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Juli 2018 lalu. Dalam pertemuan tersebut para Walikota menyampaikan aspirasinya melalui Bima Arya sebagai juru bicara.
Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa daerah sangat membutuhkan dana tersebut layaknya dana desa yang sudah digulirkan lebih dulu.
“Kami sampaikan beberapa hal penting seperti kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, kewenangan pemeliharaan jalan, serta permohonan dana untuk kelurahan,” beber Bima.
Hingga akhirnya Presiden Jokowi merespon dan rencananya dana kelurahan akan dicairkan di tahun 2019 mendatang. Namun kemudian, rencana tersebut justru menjadi polemik karena rencana pencairan dilakukan di tahun politik.