Sejumlah anggota DPR RI mengecam penembakan KKB yang menewaskan tiga aparatur sipil negara di Papua Pegunungan. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 9 September 2026, di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya.
Kronologi penembakan KKB usai penyaluran bantuan pangan
Korban penembakan KKB tersebut merupakan pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Mereka baru menyelesaikan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima.
Rombongan kemudian bergerak kembali menuju Wamena melalui Jalan Trans Wamena-Tiom. Saat melintas di Distrik Muliama, kendaraan mereka diserang dan ditembaki, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.
Ketiga korban meninggal dunia akibat luka tembak. Jenazah dievakuasi tim gabungan dan dibawa ke RSUD Wamena untuk penanganan lebih lanjut.
Korban terdiri atas Aprida Rapi berusia 49 tahun, Alfonsius Albinus Mehan yang merupakan dokter hewan berusia 35 tahun, dan Wili Mbuik yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil. Dua di antaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur.
Kepolisian menyebut pelaku diduga berasal dari kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah tersebut. Identitas pelaku masih didalami aparat keamanan, seperti diulas Viva.
Peristiwa penembakan KKB itu terjadi saat rombongan melintasi jalur penghubung antarwilayah di Papua Pegunungan. Jalur tersebut kerap digunakan pegawai pemerintah dan warga untuk mobilitas sehari-hari.
Kelompok yang mengaku bertanggung jawab menyampaikan klaimnya melalui keterangan tertulis juru bicara mereka. Klaim tersebut mencakup pernyataan ancaman terhadap pegawai pemerintah di wilayah itu.
Aparat belum memverifikasi seluruh isi klaim tersebut. Penyelidikan masih diarahkan untuk memastikan identitas pelaku di lapangan.
KSAD bantah klaim korban sebagai intelijen militer
Kelompok bersenjata yang mengaku bertanggung jawab menyebut ketiga korban sebagai agen intelijen pemerintah. Klaim itu dibantah tegas Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.
“Itu alasan-alasan mereka selalu intel tentara.” — Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Menurut Maruli, para korban adalah pekerja di sektor pertanian yang datang untuk membantu pembangunan daerah. Ia menyoroti salah satu korban yang bahkan baru mulai bekerja pada usia sangat muda, seperti dikutip Akurat.
Ia menilai tudingan semacam itu merupakan alasan klasik yang kerap diulang untuk membenarkan kekerasan terhadap warga sipil. Maruli mempersilakan publik memeriksa latar belakang para korban.
Terkait langkah ke depan, ia menyatakan pihaknya akan mengevaluasi pola pengamanan dan penempatan pasukan. Evaluasi berkala disebut menjadi kunci perbaikan strategi perlindungan warga sipil.
Maruli menyampaikan duka atas meninggalnya ketiga korban. Ia menyebut aparat sudah berupaya melakukan langkah antisipasi sejak awal, meski peristiwa tetap terjadi.
Menurutnya, penanganan persoalan keamanan di wilayah tersebut lebih dominan berada di bawah kewenangan Mabes TNI. Meski begitu, jajaran TNI Angkatan Darat tetap mengerahkan kekuatan teritorial.
Ia menegaskan bahwa pola tudingan terhadap warga sipil sebagai intelijen bukanlah hal baru. Pola serupa kerap muncul sebagai upaya membenarkan aksi kekerasan yang terjadi.
DPR desak perlindungan pekerja pelayanan publik diperkuat
Dari Komisi bidang pertahanan, anggota DPR meminta pemerintah memperkuat deteksi dini dan informasi intelijen. Perlindungan bagi masyarakat sipil yang bekerja di sektor pelayanan publik dinilai mendesak.
“Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak.” — Anggota Komisi bidang pertahanan DPR RI
Cakupan perlindungan yang disorot meliputi pekerja di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Mereka dinilai paling rentan karena bertugas di wilayah terpencil tanpa pengawalan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendorong aparat segera menangkap pelaku dan memastikan proses hukum berjalan. Ia meminta TNI memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.
Menurut Dave, negara tidak boleh membiarkan masyarakat sipil maupun aparatur negara menjadi sasaran kekerasan. Pengerahan kemampuan dan sumber daya dinilai perlu dilakukan secara terukur.
Anggota DPR lain mendorong pemerintah pusat dan daerah membangun langkah bersama. Peningkatan keamanan diminta berjalan beriringan dengan program kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Penembakan KKB terhadap pekerja pelayanan publik dinilai berdampak pada keberlangsungan program pembangunan. Sejumlah pihak khawatir peristiwa serupa membuat tenaga teknis enggan bertugas di wilayah terpencil.
Pemerintah sebelumnya menegaskan program pelayanan dasar di Papua tetap berjalan. Pengamanan bagi petugas lapangan disebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh.
Penyelidikan atas penembakan KKB tersebut masih berjalan di tingkat aparat keamanan. Pemerintah belum menyampaikan perkembangan mengenai identitas pelaku maupun hasil penelusuran di lapangan.