Beritaenam.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut penanganan gempa di Lombok terkesan didiamkan pemerintah. Golkar memberikan pembelaan.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Fahri tak asal bicara. Ace meminta Fahri berbicara sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kami mohon Pak Fahri jangan asal bicara tanpa sesuai fakta di lapangan. Pak Fahri seharusnya mengerti tahapan-tahapan dalam penanganan bencana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar Ace, Senin (8/10/2018).
Ace membantah bahwa pemerintah mendiamkan penanganan bencana di Lombok. Sebab, pemerintah melalui kementerian terkait masih konsisten menjalankan skema penanganan pasca-bencana sebagaimana yang sebelumnya disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.
“Saat ini penanganan bencana NTB memasuki masa transisi dari tanggap darurat bencana ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika kemarin dalam masa tanggap darurat NTB ramai sekali dibicarakan memang penanganan seperti itu, sama halnya dengan masa tanggap darurat di Sulteng saat ini,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu juga mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memerlukan waktu yang tidak sebentar. Pembangunan membutuhkan skema yang terencana.
“Diperlukan penanganan yang lebih terencana dan tidak bisa asal bangun sekalipun kalau dilihat kenyataannya pemerintah sudah mulai membangun hunian sementara dan fasilitas publik lainnya, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan infrastruktur dasar lainnya,” katanya.
Ace pun memberikan penjelasan terkait pernyataan Fahri yang menyebut hingga saat ini dana jaminan hidup untuk korban terdampak bencana di Lombok tak pernah cair. Sebab, pencairan dana tersebut akan dilakukan setelah korban kembali ke rumah masing-masing.
“Sebagaimana skema penanganan bencana. Sejauh ini, Kementerian Keuangan sudah menunjukkan komitmennya memenuhi permintaan tersebut,” ungkap Ace.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut penanganan gempa di Lombok terkesan didiamkan pemerintah. Fahri yakin hal serupa akan terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
“(Lombok) memang didiamkan. Jadi pejabat itu cuma datang kalau ada bencana. Itu nanti Sulawesi Tengah begitu tuh, datang sekarang selfie-selfie, masuk TV segala macam. Wah, semua tiap hari konferensi pers, padahal setelah itu orang ditinggal,” kata Fahri di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (8/10).