Indonesia dan AS Perkuat Kerja Sama Pertahanan, resmi ditingkatkan menjadi Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership/MDCP) setelah Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon, Washington D.C., Senin (13/4/2026).
Kemitraan strategis ini mencakup tiga pilar utama: modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional. Juru Bicara Pentagon Sean Parnell menyebut peningkatan level kerja sama ini sebagai cerminan peran strategis Indonesia dalam mendorong stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Tiga Pilar MDCP dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia-AS
MDCP dirancang sebagai kerangka acuan yang memajukan kerja sama pertahanan bilateral secara lebih terstruktur. Pilar pertama mencakup modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, termasuk pengembangan bersama kemampuan asimetris yang canggih serta teknologi pertahanan generasi berikutnya di bidang maritim, bawah laut, dan sistem otonom.
Pilar kedua berfokus pada pelatihan dan pendidikan militer profesional. Dalam kerangka ini, program International Military Education and Training (IMET) akan diperluas, termasuk pembentukan jejaring alumni pertahanan antara personel militer kedua negara. Pilar ketiga menekankan latihan dan kerja sama operasional, termasuk perluasan skala latihan bilateral dan multilateral seperti Super Garuda Shield.
“Ini adalah awal dari babak baru dan misi bersama bagi negara-negara besar kita,” kata Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth usai penandatanganan MDCP di Pentagon.
Hegseth juga mencatat bahwa angkatan bersenjata kedua negara saat ini telah melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama setiap tahunnya. Ia turut mengapresiasi dukungan Indonesia dalam pemulangan jenazah prajurit AS yang gugur di Indonesia selama Perang Dunia II.
Kemhan Tegaskan Izin Lintas Udara Tidak Masuk dalam MDCP
Di tengah euforia kerja sama pertahanan Indonesia-AS ini, muncul polemik terkait beredarnya dokumen yang menyebut Indonesia memberikan izin lintas udara penuh (blanket overflight clearance) bagi pesawat militer AS. Dokumen tersebut pertama kali dibocorkan media India, The Sunday Guardian, pada 12 April 2026.
Kementerian Pertahanan RI segera meluruskan informasi tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait memastikan bahwa isu izin lintas udara tidak termasuk dalam perjanjian MDCP yang telah ditandatangani.
“Itu (perjanjian izin terbang pesawat Amerika) tidak ada dalam MDCP. Seluruh bentuk kerja sama tetap harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara,” tegas Rico Ricardo Sirait.
Rico menjelaskan bahwa Letter of Intent (LoI) terkait overflight clearance yang diajukan AS masih bersifat non-binding dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Dokumen tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi pemerintah.
DPR Sambut Positif, Tegaskan Kedaulatan Tetap Prioritas
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut positif kesepakatan kerja sama pertahanan Indonesia-AS ini. Menurutnya, MDCP merupakan langkah konkret untuk memperkuat pertahanan negara sekaligus memantapkan diplomasi militer Indonesia di kawasan.
Dave menekankan bahwa kerja sama ini selaras dengan upaya TNI dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan geopolitik dan peningkatan pemahaman teknologi pertahanan terkini. Ia juga memastikan bahwa isu overflight clearance tidak termaktub dalam dokumen MDCP yang disepakati.
Konteks: Kerja Sama Pertahanan RI-AS Dibangun Selama Beberapa Dekade
Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan hal baru. Hubungan pertahanan bilateral ini telah dibangun selama beberapa dasawarsa dan terus berkembang. Indonesia diakui sebagai salah satu mitra penting AS di kawasan Indo-Pasifik, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jalur laut kritis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.
Menhan Hegseth juga memuji keputusan Indonesia menerima peran komando dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, serta partisipasi aktif Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace). Penandatanganan MDCP ini berlangsung bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mencerminkan posisi politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Selanjutnya: Implementasi Bertahap dengan Prioritas Kedaulatan
Kemhan memastikan implementasi MDCP akan dijalankan secara bertahap dan sesuai dengan hukum nasional Indonesia serta prinsip politik luar negeri bebas aktif. Setiap bentuk kerja sama pertahanan wajib melalui mekanisme pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis sebelum dapat diputuskan secara resmi.
Ke depan, kedua negara dijadwalkan memperluas program IMET, meningkatkan frekuensi dan kompleksitas latihan gabungan seperti Super Garuda Shield, serta mengembangkan kerja sama teknologi pertahanan generasi berikutnya di bidang maritim, bawah laut, dan sistem otonom. Seluruh inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pertahanan nasional Indonesia tanpa mengorbankan kedaulatan dan kemandirian kebijakan negara.