beritaenam.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau untuk memilih presiden yang tidak otoriter dan melakukan nepotisme. JK mencontohkan bagaimana Presiden Joko Widodo (JK) sangat demokratis dalam menjalankan pemerintahan.
“Saya ingin menyampaikan pada Anda semua. Seperti contoh, saya sudah hampir 4,5 tahun dengan Pak Jokowi. Dan 4,5 tahun tidak pernah sekalipun kita berbicara tentang proyek pribadi. Tidak ada. Tidak pernah. Dan setahu saya juga dia tidak pernah berbicara pada saya tentang hal-hal tersebut,” ujar JK dalam sambutannya di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Institut Lembang Sembilan, Hotel Arya Duta, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).
JK juga menyampaikan bahwa Jokowi selalu ingin mengambil keputusan dalam mekanisme rapat. Karena itulah, JK sampai berpindah kantor ke dekat Jokowi agar memudahkan saat melakukan rapat.
“Kedua, semua hal yang perlu diputuskan itu selalu lewat mekanisme rapat. Sehingga kadang-kadang juga kita ini rapat terus tiap hari, kadang-kadang 2-3 kali sehari. Tapi itu lah untuk mencerminkan bahwa Pak Jokowi itu selalu berusaha untuk ada kebersamaan. Tidak mudah memang tapi itu yang terjadi. Sehingga tiap tahun lebih dari 200 kali rapat tiap tahun,” jelasnya.
“Itu artinya apa? Artinya beliau sangat demokratis atau ingin demokratis, menjalankan demokrasi tanpa ingin memaksakan kehendak. Jadi, kemungkinan untuk otoriter tidak akan terjadi,” imbuh JK.
Menurut JK, Jokowi juga tidak melalukan nepotisme dengan memberikan proyek kepada anak-anaknya. Dikatakan JK, anak-anak Jokowi tidak ada yang mendapatkan proyek jalan ataupun industri dan memilih untuk berbisnis.
“Apakah beliau bisa?? Karena biasanya, yang merusak negeri itu kalau anak. Terjadi beberapa presiden di negara-negara apapun, keluarga ikut nepotisme. Anda tentu tahu putra beliau 2, satu jual martabak dan katering, cukup baik, satu jual pisang. Tidak ada yang proyek jalan atau proyek industri, ndak ada. Artinya tidak akan terjadi nepotisme. Apa susahnya sebenarnya beliau menunjuk suatu proyek, tapi tidak,” tegasnya.
JK menilai, dalam menjalankan suatu negara harus diusahakan secara demokratis dan tidak melanggar aturan. Karena itulah, JK menyampaikan dalam berbagai kesempatan dirinya selalu memilih pasangan 01 karena dinilainya tidak akan menjerumuskan bangsa.
“Karena begitu otoriter dan nepotisme, terjadi seperti Venezulea itu. Apa yang terjadi di Malaysia dan sekarang harus diperbaiki, juga karena itu, nepotisme. Apa yang terjadi dulu di Indonesia, dulu seperti itu. Apa yang terjadi di Rusia, seperti itu. Karena itulah mengapa kita mempunyai dasar kita mendukung siapa,” ucap JK.
“Bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan secara keseluruhan. Dan pilihan-pilihan itu harus obyektif. Tidak hanya sekadar baik sehingga tidak mau mendukung sesuatu. Karena obyektivitas kita dan juga harapan kita serta janji kita untuk bawa bangsa ini lebih maju dari negara lainnya. Itulah yang mendukung harapan itu, dan itulah yang menjadi hal seperti itu,” sambungnya.
Pada kesempatan tersebut, JK juga menyampaikan masih ada dua masalah besar yang belum bisa diselesaikan di dunia.
Pertama adalah konflik di berbagai tempat seperti Afganistan, Pakistan, serta negara-negara di Timur Tengah yang kemudian membawa masalah ke Eropa.
Kedua, ketidakpastian kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mempengaruhi masalah ekonomi dunia.
“Masalah ekonomi dunia maka tentu juga merambah ke ekonomi kita. Karena itulah maka apa yang mau kita lakukan? Ya meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemampuan teknologi dan meningkatkan manufacturing kita. Ini kebersamaan,” tutur JK.
“Bukan hanya memilih orang langsung selesai, tidak. Memilih orang itu hal yang lain, kemudian mau bekerja sesuai aturan, sesuai dengan hal-hal itu menjadi bagian yang harus kita selesaikan. Baik kita semua bagaimana bersama-sama bekerja untuk itu, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan dan sebagainya,” pungkasnya.