beritaenam.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyatakan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, salah satu hal yang harus dibenahi yaitu soal birokrasi dan perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk itu, dia akan menutup lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi signifikan dan hanya memperpanjang proses birokrasi.
“Reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan. Urusan perizinan dari pusat daerah harus kita potong. Tanpa itu jangan bermimpi (Visi Indonesia 2045 bisa tercapai),” ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5).
Menurut dia, pemangkasan birokrasi ini harus segera dilaksanakan. Salah satunya dengan menghapuskan lembaga-lembaga yang selama ini hanya mempersulit proses reformasi birokrasi.
“Ini segera dimulai. Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel. Karena perubahan global sangat cepat. Hati-hati, jangan rutinitas, pola lama stop. Kita harus berhenti,” imbuhnya.
Dengan reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan, lanjut Jokowi, maka dua masalah yang dihadapi Indonesia selama bertahun-tahun, yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan akan terselesaikan.
“Jadi, yang namanya penyederhanaan perizinan saya bolak-balik ngomong, kita lebih 20 tahun tidak bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan karena ekspor, investasi. Dua hal yang tidak bisa diselesaikan. Investasi, perizinan berbelit baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten kota, belum ada penyelesaian drastis. Lima tahun lalu investor berbondong datang, tapi yang netas, sangat kecil sekali,” tandas Jokowi.