Karhutla IKN tercatat mencapai 458 hektare di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Angka itu dilaporkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin, 7 September 2026, sebagaimana dilaporkan Antara.
Lokasi Karhutla IKN Berada di Kawasan Bukit Soeharto
Suharyanto menyebut titik kebakaran berada di kawasan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Lokasi tersebut masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.
Menurutnya, kebakaran masih dalam proses penanganan oleh petugas gabungan. Dukungan diberikan melalui Satuan Tugas Darat serta helikopter water bombing.
Luasan tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan lokasi kebakaran lain di luar enam provinsi prioritas. Karena itu, penanganannya mendapat perhatian khusus dalam rapat.
Kepala BNPB menyatakan satuan tugas darat menjadi andalan utama dalam operasi pemadaman. Satuan tugas udara kerap terhalang kondisi cuaca dan jarak pandang yang terbatas.
Penanganan karhutla IKN diposisikan berbeda dari wilayah lain karena berada di kawasan pembangunan ibu kota. Pemerintah menilai perlindungan zona inti menjadi prioritas.
Bukit Soeharto sendiri merupakan kawasan hutan yang telah lama menghadapi tekanan alih fungsi lahan. Wilayah ini berada pada jalur yang cukup penting menuju kawasan inti ibu kota baru tersebut.
Instruksi Presiden agar Api Tidak Masuk Zona Inti Ibu Kota
Prabowo menginstruksikan penanganan serius agar kebakaran tidak meluas hingga zona inti kawasan tersebut. Ia meminta aset penanganan diperkuat untuk mengantisipasi perluasan api.
“Kebakaran yang dekat IKN itu harus diperhatikan.” (Prabowo Subianto, Presiden RI)
Presiden meminta jajarannya mengerahkan lebih banyak sarana pemadaman ke lokasi tersebut. Instruksi disampaikan langsung setelah laporan BNPB dibacakan dalam rapat.
Prabowo juga meminta Suharyanto berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Koordinasi tersebut menyangkut penempatan helikopter angkut berat jenis Chinook.
Penempatan aset diarahkan agar berada di lokasi yang paling membutuhkan. Presiden turut meminta kapal dan helikopter militer Jepang yang akan merapat ke Kalimantan diperhatikan posisinya.
Kondisi Karhutla di Enam Provinsi Prioritas
Di luar kawasan ibu kota, kebakaran masih melanda enam provinsi prioritas. Keenamnya adalah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
BNPB mencatat luas kebakaran lahan gambut di enam provinsi tersebut mencapai 72.009,10 hektare. Operasi gabungan telah memadamkan 71.069,65 hektare atau sekitar 98 persen dari total luasan.
“Kami sudah berhasil memadamkan 71.069,65 hektare.” (Suharyanto, Kepala BNPB)
Sisa area yang masih ditangani mencapai sekitar 939,45 hektare. Riau disebut menjadi wilayah dengan area belum padam terbanyak per hari itu.
Suharyanto menjelaskan penanganan lahan gambut menghadapi tantangan karena titik api baru masih dapat muncul. Api yang sudah dipadamkan pun berpotensi menyala kembali.
Dukungan Armada Udara dan Bantuan Luar Negeri
Satuan tugas udara saat ini didukung dua helikopter patroli dan dua helikopter operasi modifikasi cuaca. Terdapat pula sembilan helikopter water bombing yang dioperasikan di sejumlah wilayah.
Pemerintah dijadwalkan menerima tambahan tiga helikopter Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang. Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat operasi pemadaman di Kalimantan.
Sebelumnya BNPB mencatat kebakaran di Kalimantan Barat mencapai puluhan ribu hektare. Provinsi itu menjadi salah satu wilayah dengan luasan terbakar terbesar secara nasional.
Operasi gabungan tersebut melibatkan instansi pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga unsur relawan. Dukungan peralatan dan armada disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak.
Selain karhutla IKN, pemerintah juga menangani kebakaran di sejumlah daerah lain di luar provinsi prioritas. Pemantauan titik panas dilakukan setiap hari melalui sistem satelit.
Dalam rapat yang sama, Kepala BNPB melaporkan adanya temuan kesengajaan pembakaran lahan di Jambi. Presiden meminta temuan tersebut ditindaklanjuti hingga ke pihak yang memerintahkan.
Laporan itu menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari strategi pengendalian kebakaran. Pemadaman dinilai tidak akan efektif bila sumber pemicunya terus berulang setiap tahun.
Penanganan karhutla IKN masih berlangsung dengan dukungan operasi darat maupun udara di lapangan. Pemerintah menyatakan pemantauan akan terus diperketat agar api tidak merambat hingga ke kawasan inti ibu kota.