Kontroversi anggaran mbg mencuat bukan dari satu temuan, melainkan dari serangkaian dokumen pengadaan yang diunduh langsung dari sistem publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Yang ditemukan bukan sekadar angka besar yang tidak masuk akal, tetapi pola belanja yang berulang: sebuah lembaga dengan mandat utama memberi makan anak sekolah justru menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk kendaraan, perangkat elektronik, pakaian seragam, dan jasa event organizer. Total belanja BGN sepanjang 2025 dari data LKPP mencapai Rp 6,2 triliun, dalam 1.089 paket pengadaan yang dikategorikan ke 23 jenis belanja. Dari 23 kategori itu, pos terbesar bukan bahan makanan.
Investigasi ini menggunakan data primer yang diunduh langsung dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan laporan riset Project Multatuli yang terbit 10 Maret 2026. Seluruh angka dapat diverifikasi publik melalui portal LKPP.go.id.
1. Kaos Kaki Rp 100 Ribu Sepasang: Bukan Sekadar Meme
Cerita tentang kaos kaki ini dimulai dari kolom kecil dalam ribuan baris data pengadaan. Dari penelusuran LKPP, BGN mengalokasikan Rp 6,9 miliar untuk pengadaan sekitar 17.000 pasang kaos kaki bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Transaksi dilakukan melalui e-katalog versi 5.0 dengan melibatkan PT Gajah Mitra Paragon sebagai pemasok.
Ada dua jenis harga yang tercatat. Kaos kaki harian dibanderol mulai Rp 34.999 per pasang. Untuk jenis lapangan, harganya melonjak ke Rp 100.000 per pasang, dengan total anggaran khusus kaos kaki lapangan mencapai Rp 1,7 miliar. Produk yang dibeli dilaporkan tidak bermerek dan belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
Untuk konteksnya: Rp 100.000 per pasang kaos kaki tanpa merek dan tanpa SNI adalah angka yang sulit dipertahankan di pasar bebas, di mana kaos kaki bermerek dari produsen ternama bisa didapat di kisaran harga yang sama atau lebih rendah. Yang membuat angka ini lebih menggelitik adalah proporsinya: pos belanja pakaian BGN secara keseluruhan, yang mencakup seragam, pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, sepatu, topi, hingga aksesori, mencapai total Rp 622,3 miliar.
“Pertanyaannya sederhana: apakah benar kebutuhan operasional harus sebesar itu untuk item seperti kaos kaki?” tanya Yerry Basri Mak, aktivis antikorupsi, kepada CNEWS, April 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana merespons kontroversi ini dengan menyebut bahwa setiap pengadaan harus dilihat secara menyeluruh sebagai bagian dari paket kegiatan yang terintegrasi, bukan sebagai item tunggal. Ia juga meminta publik melihat tujuan akhir program, bukan rincian teknisnya. Namun hingga artikel ini ditulis, tidak ada penjelasan rinci dari BGN mengenai basis perhitungan kebutuhan, mekanisme seleksi vendor, atau distribusi perlengkapan di lapangan.
2. Tablet Samsung Rp 17,9 Juta per Unit: Dua Kali Harga Pasar
Sebelum kaos kaki, perhatian publik lebih dulu tersita oleh pengadaan perangkat tablet. BGN mengalokasikan Rp 508,4 miliar untuk pembelian Samsung Galaxy Tab Active 5. Dalam dokumen e-katalog pemerintah, harga satu unit tablet dicantumkan sekitar Rp 17,93 juta per unit.
Masalahnya sederhana: harga pasar perangkat yang sama saat ini berkisar antara Rp 9 juta hingga Rp 12 juta per unit. Selisih antara harga pengadaan pemerintah dan harga pasar bebas bisa mencapai dua kali lipat. Dengan jumlah unit yang dibutuhkan untuk mengisi seluruh anggaran Rp 508,4 miliar, perbedaan ini bisa berarti miliaran rupiah lebih mahal dari yang seharusnya.
BGN belum memberikan klarifikasi resmi mengenai selisih harga tablet ini. Mekanisme e-katalog memang memiliki regulasi harga yang berbeda dari harga pasar, namun selisih yang mencapai dua kali lipat tetap memerlukan justifikasi teknis yang transparan.
3. Kontroversi Motor Listrik 21.801 Unit, Ditolak Kemenkeu, tapi Tetap Dibeli
Inilah isu yang memicu eskalasi paling besar. Viral sejak awal April 2026 setelah sebuah video TikTok dari akun @NOVIR007 memperlihatkan gudang penuh motor listrik berstiker BGN. Video itu menyebut angka 70.000 unit hanya untuk wilayah Jawa Barat, yang kemudian dibantah BGN dan dikonfirmasi angkanya adalah 21.801 unit secara nasional.
Fakta yang bisa diverifikasi:
BGN membeli 21.801 unit sepeda motor listrik merek Emmo Electric Mobility Indonesia, dengan dua tipe: Emmo-JVX GT (trail) seharga Rp 43,3 juta per unit dan Emmo-JV Max (bebek) seharga Rp 41,7 juta per unit. Pembelian melalui sistem e-Katalog 6.0 dari perusahaan Yasa Artha Trimanunggal. Total anggaran untuk pos kendaraan BGN 2025 mencapai Rp 1,39 triliun, dengan Rp 1,2 triliun di antaranya untuk motor listrik.
Seluruh unit dilaporkan saat ini masih berada di gudang, belum terdistribusi ke SPPG manapun. Kepala BGN Dadan Hindayana mengkonfirmasi pada Kamis malam, 9 April 2026, bahwa stok “sekarang di gudang distributor,” tanpa merinci lokasi spesifik. Sumber internal BGN yang dikutip Tempo menyebut motor sempat dipindah dari gudang Tangerang ke Kodim Cakung, lalu ke gudang Sentul, Bogor.
Masalah yang lebih dalam: Ditolak Kemenkeu, tapi Tetap Jalan
Yang membuat kasus ini serius secara tata kelola adalah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam keterangan pada 7 April 2026, Purbaya menyebut anggaran pengadaan motor dan komputer pernah diajukan BGN pada 2025 dan ditolak oleh Kemenkeu. Namun pengadaan tetap berjalan.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa 7 April 2026. “Ketika tahu, saya potong anggarannya,” tambahnya dalam pernyataan terpisah.
Dadan merespons dengan menyatakan seluruh proses pembayaran sudah disetujui Kemenkeu. Ini menciptakan kontradiksi faktual yang belum terselesaikan antara dua pejabat tinggi pemerintah: satu mengklaim pengadaan pernah ditolak dan dihentikan, satu lagi mengklaim sudah disetujui melalui mekanisme berlapis.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris langsung merespons keras. DPR tidak pernah dikonsultasikan soal pengadaan ini, dan rapat dengar pendapat dengan BGN dijadwalkan pada Senin, 13 April 2026.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara,” tegas Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR, 8 April 2026.
Kejanggalan Vendor: Perusahaan Baru, Hak Paten Setelah Transaksi
Project Multatuli melakukan penelusuran lebih dalam terhadap Emmo Mobility. Hasilnya mengejutkan. Perusahaan mengklaim sudah membangun 50 dealer resmi di berbagai kota, namun penelusuran Google Maps tidak menemukan satu pun. Alamat perusahaan yang tercantum di website merujuk ke kantor PT Kaisar Motorindo Industri, perusahaan motor listrik lain.
Yang lebih mengkhawatirkan dari sisi tata kelola: hak paten desain industri motor Emmo baru didaftarkan pada 17 Oktober 2025, sementara dokumen LKPP menunjukkan proses pembelian sudah selesai pada 14 Oktober 2025, tiga hari sebelum paten didaftarkan. Artinya, pemerintah membeli produk dari perusahaan yang patennya belum terdaftar resmi saat transaksi dilakukan.
Temuan kunci: Paten desain Emmo didaftarkan TIGA HARI SETELAH transaksi pembelian selesai berdasarkan data LKPP. Ini memunculkan pertanyaan serius tentang due diligence dalam proses seleksi vendor.
BGN menanggapi dengan menyebut motor Emmo sebenarnya adalah merek Tinbot yang sudah dipamerkan di pameran motor Milan (EICMA) dan digunakan kepolisian Spanyol. Ketika sebuah akun menyebarkan informasi motor serupa dijual di Alibaba seharga Rp 10 juta, Dadan membantahnya dan menyebut akun tersebut “akun bodong.”
4. Rp 113 Miliar untuk Event Organizer: 31 Paket, dari Fun Run Antikorupsi hingga Bimtek
Pada 11-12 April 2026, Tempo mempublikasikan temuan baru dari data LKPP: BGN menyewa jasa event organizer (EO) sebanyak 31 paket sepanjang 2025 dengan total nilai Rp 113,9 miliar. Ini menjadikan pos EO sebagai salah satu pengeluaran non-makanan terbesar BGN sepanjang tahun pertama operasinya.
Rincian 31 Paket EO yang Paling Disorot:
Vendor Nilai Kontrak
Maria Utara Jaya (bimtek manajemen risiko)Rp 18,47 miliar
Raja Idea Kreatif (kegiatan kantor pusat)Rp 12,58 miliar
Anugrah Duta Promosindo (4 paket) Rp 17,43 miliar
Falah Eka Cahya (Training of Trainer) Rp 16,59 miliar
Renjana Media Indonesia (2 paket) Rp 7,81 miliar
Kredo Aum (Fun Run Hari Antikorupsi) Rp 1,34 miliar
Satu item yang paling menarik perhatian publik adalah pengadaan EO untuk Fun Run Hakordia BGN, sebuah acara lari santai dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia 2025. Nilainya Rp 1,339 miliar untuk sebuah kegiatan olahraga internal. Ironi dari sebuah lembaga yang menggelar acara antikorupsi dengan biaya EO miliaran rupiah tidak luput dari komentar warganet.
Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan penjelasan pada 12 April 2026 bahwa penggunaan EO merupakan kebutuhan strategis bagi lembaga baru yang belum memiliki kapasitas internal.
“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional, tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” kata Dadan Hindayana, Kepala BGN, 12 April 2026.
Dadan juga berargumen bahwa EO justru memudahkan proses audit karena dokumentasi lebih sistematis. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dari UI melihatnya berbeda. Ia mempertanyakan mekanisme pemilihan EO dan mengingatkan bahwa di tengah kebijakan efisiensi nasional, pengeluaran Rp 113 miliar untuk event organizer jelas bertentangan dengan semangat penghematan.
“Terus kemudian EO itu bagaimana pemilihannya? Karena ada tata caranya untuk memilih EO. Terlepas dari soal anggaran, prosesnya itu harus jelas. Kalau soal anggaran segala macam itu, tentu dalam situasi begini kita harus berhemat,” ujar Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, kepada Kompas, Senin 13 April 2026.
5. Paradoks Utama Kontroversi Anggaran MBG: Pos Makanan Justru Paling Kecil
Inilah yang membuat seluruh temuan ini lebih dari sekadar debat teknis pengadaan. Berdasarkan kategorisasi yang dilakukan Project Multatuli terhadap 1.089 paket belanja BGN tahun 2025, pos terbesar adalah kendaraan (Rp 1,39 triliun), diikuti teknologi informasi, pakaian, dan jasa. Pos untuk makanan sendiri justru menjadi yang paling kecil dalam struktur belanja tahun pertama.
Ini adalah ironi mendasar dari sebuah program yang namanya adalah Makan Bergizi Gratis: dalam tahun pertama operasinya, lembaga yang mengelolanya justru membelanjakan sebagian besar anggarannya untuk hal-hal yang bukan makanan. BGN berargumen bahwa ini wajar untuk fase pembangunan infrastruktur lembaga baru. Namun kritikus menyebut prioritas yang terbalik ini mencerminkan absennya disiplin fiskal yang seharusnya diterapkan sejak awal.
Pertanyaan investigasi yang belum terjawab: jika anggaran MBG diklaim berasal dari “efisiensi” dan “penghematan” anggaran kementerian lain, mengapa lembaga pelaksananya justru menghabiskan miliaran untuk kaos kaki, motor listrik yang belum terdistribusi, dan acara lari antikorupsi seharga Rp 1,3 miliar?
6. Respons DPR dan Kemenkeu: Sinyal Pengawasan yang Menguat
Di tengah tekanan publik yang terus meningkat, dua lembaga negara mulai bergerak. Komisi IX DPR mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan BGN pada 13 April 2026. Ini adalah pemanggilan formal pertama DPR terkait polemik pengadaan, dan Dadan Hindayana sudah mengkonfirmasi akan hadir.
Dari sisi eksekutif, Menkeu Purbaya memberi sinyal yang tidak biasa: beliau mengakui pernah menolak anggaran motor dan komputer, dan menyatakan “ketika tahu, saya potong anggarannya.” Purbaya juga menegaskan pemerintah ingin memastikan fokus utama MBG tetap pada penyediaan makanan.
“Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, 7 April 2026.
Yang perlu dicatat: Menkeu sebelumnya mengisyaratkan telah memotong anggaran pengadaan motor, namun realisasinya tetap berjalan. Ini menandakan adanya celah antara keputusan Kemenkeu dan eksekusi di level BGN, sebuah masalah tata kelola yang harus diselesaikan secara sistemik, bukan hanya melalui konferensi pers.
Penutup: Bukan Sekadar Kaos Kaki
Kaos kaki Rp 100.000 sepasang mungkin terdengar seperti detail minor dari sebuah program raksasa. Tapi itu bukan soal kaos kakinya. Itu tentang apa yang diungkapkan oleh setiap detail kecil tersebut: lembaga dengan anggaran ratusan triliun rupiah, yang mengelola program prioritas nasional, namun tidak punya mekanisme pengawasan internal yang cukup kuat untuk memastikan setiap rupiah mengalir ke tempat yang seharusnya.
Kontroversi anggaran mbg 2025 ini bukan tuduhan korupsi. Belum ada satu pun dari temuan-temuan ini yang terbukti melanggar hukum, dan investigasi oleh lembaga berwenang belum dimulai. Namun pola yang terlihat, yaitu pengadaan non-makanan yang jauh melampaui pos makanan, vendor baru dengan rekam jejak minim, dan kontradiksi antara klaim BGN dan Kemenkeu soal persetujuan anggaran, menggarisbawahi satu hal: transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, melainkan prasyarat minimal bagi program yang memakan anggaran publik terbesar dalam sejarah kabinet Indonesia.
Sidang MK soal konstitusionalitas sumber dana masih berlangsung. DPR baru saja mulai memanggil BGN. Kemenkeu memberi sinyal evaluasi. Dan publik, berbekal data LKPP yang terbuka, sudah tidak menunggu siaran pers resmi untuk memverifikasi apa yang terjadi dengan uang pajak mereka.
Baca juga: Video Pembelian Motor Listrik BGN 20.000+ Unit Mendadak Viral