Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara hasil OTT BPN Bogor. Penetapan diumumkan pada Selasa, 15 September 2026, setelah pemeriksaan intensif terhadap 17 orang yang diamankan sehari sebelumnya.
Daftar delapan tersangka hasil OTT BPN Bogor
Para tersangka berasal dari lingkungan pejabat pertanahan, politikus, hingga korporasi. Mereka digiring menuju rumah tahanan dengan mengenakan rompi oranye pada pukul 17.48 WIB, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.
Nama yang paling menyita perhatian adalah politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. Ia diketahui merupakan residivis dalam perkara korupsi.
Tersangka lain meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Dari lingkungan kementerian, KPK menjerat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Tiga nama lainnya yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi, sebagaimana dicatat Republika.
Erwin disebut sebagai pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Lampri sendiri baru dilantik bersama puluhan pejabat lain pada Februari 2026.
Komposisi tersangka OTT BPN Bogor memperlihatkan keterlibatan lintas sektor, mulai birokrasi pusat, birokrasi daerah, politikus, hingga korporasi. Pola semacam ini kerap muncul pada perkara perizinan bernilai besar.
Seluruh tersangka langsung ditahan setelah pemeriksaan rampung. Mereka dibawa menggunakan mobil tahanan dari Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Kronologi dugaan suap pengurusan HGB Summarecon
Perkara OTT BPN Bogor ini berpangkal pada pengurusan Hak Guna Bangunan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sertifikat tanah tersebut sebelumnya berstatus diblokir karena adanya sengketa.
Komunikasi diduga terjadi antara perantara pihak perusahaan dengan pihak swasta yang dekat dengan pejabat kementerian. Pihak tersebut kemudian mendesak kepala kantor pertanahan agar membuka pemblokiran dan memproses pemecahan HGB.
Kepala kantor pertanahan disebut enggan menuruti permintaan itu kecuali mendapat arahan dari atasannya. Perantara lain lalu ikut mendekat agar komunikasi dapat dijembatani.
“Untuk pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah Summarecon, SON melalui ERW meminta fee.” — Achmad Taufik, penyidik KPK
Permintaan itu disebut menggunakan kode angka dua yang diduga bernilai Rp2 miliar. Pihak perusahaan hanya menyanggupi Rp1,5 miliar sehingga terjadi negosiasi.
Negosiasi tersebut diduga terjadi karena masih ada pihak lain yang akan menerima bagian. Pada 27 Agustus 2026, uang sebesar Rp1,5 miliar diduga diserahkan melalui para perantara.
Operasi tangkap tangan dan barang bukti puluhan boks
Operasi tangkap tangan digelar di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Sebanyak 17 orang diamankan dalam rangkaian operasi tersebut.
Dari operasi itu, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Barang bukti dikemas dalam sekitar 20 boks, kardus, dan koper.
Total nilai barang bukti yang diamankan disebut mencapai sekitar Rp106,3 miliar. Angka tersebut menjadikan perkara ini salah satu operasi dengan nilai sitaan terbesar sepanjang tahun ini, seperti dilaporkan Erakini.
Perkara kini telah masuk tahap penyidikan. KPK menyatakan akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian dugaan suap tersebut.
Penyidik juga akan menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pihak. Penelusuran mencakup peran para perantara yang disebut dalam konstruksi perkara.
Nilai sitaan dalam OTT BPN Bogor jauh melampaui rata-rata operasi tangkap tangan sebelumnya. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sumber dan peruntukan seluruh uang tersebut.
Respons partai politik dan kementerian terkait
Partai Golkar telah memberikan tanggapan atas terjaringnya salah satu kadernya. Partai menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dari sisi kementerian, Wakil Menteri ATR memastikan pelayanan di kantor pertanahan tetap berjalan normal. Layanan di Bogor maupun Tangerang disebut tidak terganggu oleh proses hukum ini.
Kasus OTT BPN Bogor kembali menyoroti persoalan tata kelola pertanahan di Indonesia. Pengurusan sertifikat dan pembukaan blokir kerap menjadi titik rawan praktik suap.
Proses penyidikan perkara ini masih berjalan di KPK. Konstruksi lengkap perkara akan terungkap seiring pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka dan saksi.