Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menentukan keberlangsungan angkutan umum perkotaan. Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam FGD “Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia”, di Jakarta, Selasa (9/7).
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah menstimulus pemerintah kota/kabupaten wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), serta sejumlah daerah lain di Indonesia untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan (buy the service/BTS).
“Program ini harus berkesinambungan, dan menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkannya. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemkab/pemkot untuk melanjutkan program BTS, disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum,” jelas Menhub.
Menhub menambahkan bahwa program BTS sangat penting dan berkontribusi signifikan terhadap kehidupan masyarakat perkotaan dan perdesaan. “Pemerintah daerah harus memahami tata kelola pengelolaan angkutan umum modern. Secara operasional, pemerintah daerah dapat membentuk institusi yang akan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menhub menjelaskan bahwa PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal. “PP tersebut mengamanatkan bahwa 10% pendapatan pajak kendaraan dapat dialokasikan untuk pembangunan angkutan umum,” tambahnya.
Sebagai contoh, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5% APBD untuk mengembangkan angkutan umum. Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, Kota Batam, serta beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenis melalui APBD secara mandiri.
“Saya ucapkan selamat kepada kota-kota yang sudah berupaya memberikan dukungan. Kami tidak mungkin melakukan ini tanpa kerja sama pemda. Kami juga mengapresiasi daerah yang siap melaksanakan pengambilalihan pengelolaan. Trans Banjarbakula di Provinsi Kalimantan Selatan adalah layanan yang diambil alih pertama pada April 2024. Nanti akan disusul kota lainnya seperti Bogor, Medan, serta Surabaya,” kata Menhub.
Menhub menyadari bahwa membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah. Ia berharap terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal yang berkeselamatan, aman, nyaman, dan terjangkau di Indonesia melalui program BTS.
“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting menjadi hal utama dari pemda. Ini adalah jangkar perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ. Gairah untuk mengerti, memahami, memikirkan, mengeksekusi, dan merawat sangatlah penting,” ujar Menhub.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Risyapudin Nursin, Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tatan Rustandi, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bahri, Pj. Walikota Bogor Hery Antasari, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi, DPRD daerah penyelenggara BTS, serta bupati dan walikota se-Bodetabek.