Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tangan pada Senin, 21 September 2026. Operasi ini menjadi OTT ke-21 KPK sepanjang 2026.
KPK mengamankan total 14 orang dalam operasi tersebut, termasuk kepala dinas, aparatur sipil negara, dan pihak swasta. Tim juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Bupati Bolaang Mongondow Utara ditangkap di Jakarta
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Ia menyampaikan konfirmasi itu kepada wartawan di Jakarta pada Senin, menurut Antara.
“Benar, sedang ada kegiatan di lapangan.” — Setyo Budiyanto, Ketua KPK
Saat pertama memberi konfirmasi, Setyo belum mengungkap dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara, menurut Kompas.com. Ia juga belum menyebut pihak lain yang turut terjaring dalam operasi tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik menangkap Sirajudin di Jakarta bersama empat orang lainnya. Delapan orang lain terjaring di Sulawesi Utara, sedangkan satu orang di Gorontalo.
CNN Indonesia melaporkan Sirajudin berada di wilayah Jakarta Utara saat penyidik menangkapnya. KPK juga menyegel empat ruang kerja kepala dinas di lingkungan pemerintah kabupaten, menurut Liputan6.
Dugaan penerimaan uang dari proyek jalan Dinas PUTR
KPK menduga penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima sejumlah uang dari proyek di daerah itu. Salah satu proyek yang KPK soroti adalah pembangunan infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
“Untuk proyeknya, di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUTR.” — Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK
Budi menyebut KPK baru akan merinci proyek-proyek yang terkait perkara ini pada kesempatan berikutnya. Pimpinan KPK menjadwalkan ekspose atau gelar perkara pada Senin malam.
Terkait barang bukti, Budi menyebut tim mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah senilai ratusan juta rupiah, menurut Suara.com. KPK belum merinci jumlah pasti uang tersebut maupun sumber dananya. Rincian itu akan menjadi bagian dari pengumuman resmi setelah gelar perkara.
Status hukum masih menunggu hasil pemeriksaan
Lima orang yang terjaring di Jakarta, termasuk Bupati Bolaang Mongondow Utara, menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Pihak lain memberikan keterangan awal di kantor kepolisian setempat.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang tertangkap. Hingga Selasa, 22 September 2026 pagi, laporan media belum memuat pengumuman resmi penetapan tersangka.
Pada tahap ini, penyidik memeriksa keterangan para pihak dan mencocokkannya dengan barang bukti yang tim sita di lokasi. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar pimpinan KPK dalam gelar perkara.
Dengan demikian, Sirajudin dan pihak lain yang KPK amankan masih berstatus terperiksa. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
KPK menyatakan akan menyampaikan konstruksi perkara, identitas pihak yang menjadi tersangka, dan jumlah final barang bukti setelah pemeriksaan awal selesai.
Deretan kepala daerah terjaring OTT KPK sepanjang 2026
OTT terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara menambah daftar kepala daerah yang terjaring KPK tahun ini. KPK memulai OTT pertama 2026 pada 9-10 Januari, terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Pada Januari, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Kepala daerah lain yang terjaring OTT tahun ini antara lain Bupati Langkat Syah Afandin dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Daftar itu juga mencakup Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
OTT ke-19 tahun ini menyasar jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman. Sebelum OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara, KPK juga menetapkan delapan tersangka dalam perkara pengurusan HGB di Bogor senilai Rp106,3 miliar.
Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini beribu kota di Boroko. Operasi terkait kabupaten ini berlangsung di tiga lokasi sekaligus, yakni Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, dengan total 14 orang terjaring.
Publik kini menanti pengumuman resmi KPK mengenai status hukum 14 orang yang terjaring OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara. Pengumuman itu juga akan menjawab nilai proyek dan jumlah uang yang menjadi pokok perkara.