Beritaenam.com, Jakarta – Pemerintah Jokowi-JK berencana melakukan penyesuaian atau menaikkan harga BBM jenis premium, namun kemudian ditunda. Keputusan ini diambil karena dampaknya bisa memberatkan rakyat kecil.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amru mengatakan, pembatalan kenaikan harga premium tersebut disebabkan keberpihakan pemerintah dan Presiden Jokowi pada rakyat kecil.
Situasi ekonomi secara nasional juga menjadi salah satu alasan penundaan kenaikan harga premium tersebut.
“Ini adalah bukti Presiden dan kementerian ESDM selalu mengutamakan rakyat. Keberpihakan Presiden Jokowi sangat nyata. Kenaikan premium dibatalkan langsung beliau, ujar Gus Falah di Jakarta, Selasa (16/10).
Menurutnya, kritik yang disampaikan ke Jokowi, seperti dari Golkar tak masuk akal. Alasannya, pemerintah Jokowi serius ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan.
“Golkar seharusnya dukung keputusan pemerintah dan menjalankan amanat serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah, bukan malah kritik. Apa yang dilakukan politisi Golkar tersebut tidak elok,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII, Maman Abdurahman mengatakan, harga Premium yang murah menghambat pengembangan energi baru terbarukan atau energi alternatif.
“Selama harga Premium rendah, bioetanol nggak mungkin mampu. Mau Balitbang bicara research, BPPT, selama harga Premium dalam arti bioetanol apapun produk energi apapun, saya yakin nggak akan mampu mendorong konversi ke energi alternatif,” jelas Maman.
Selain Maman, Wakil Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam menilai pengumuman kenaikan Premium, yang kemudian dibatalkan, merupakan keteledoran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Apalagi, kata Ridwan, pengumuman tersebut keluar dari mulut Menteri ESDM Ignasius Jonan. Menurutnya, kenaikan Premium sebenarnya bukan masalah asalkan persiapannya matang.
“Terus terang kita sayangkan, kalau naik, naik saja tapi harus sudah siap, bukan dicoba dulu,” kata Ridwan.