Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026. Rapat terbatas itu membahas tiga peristiwa yang terjadi hampir bersamaan, yakni gempa Nusa Tenggara Timur, erupsi Gunung Anak Krakatau, dan kebakaran hutan dan lahan, seperti dilaporkan Liputan6.
Format Rapat Penanganan Bencana Digelar Secara Virtual
Rapat berlangsung melalui konferensi video dari Istana Merdeka. Presiden hadir secara langsung, sementara sejumlah kepala daerah terdampak mengikuti jalannya rapat secara daring.
Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hadir pula Kepala Badan Logistik Kementerian Pertahanan Marsdya Yusuf Jauhari.
Presiden meminta laporan dari Badan Geologi Kementerian ESDM terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta kondisi gunung api lain di Indonesia. Panglima TNI dan Kapolri diminta melaporkan penanganan kebakaran hutan.
Gubernur NTT bersama Pangdam dan Kapolda setempat juga diminta menyampaikan perkembangan penanganan pascagempa. Laporan disampaikan bergiliran sesuai wilayah masing-masing.
Presiden menyebut rapat penanganan bencana itu digelar untuk memantau perkembangan sekaligus mendengar situasi terkini. Format daring dipilih agar kepala daerah terdampak tetap dapat mengikuti tanpa meninggalkan wilayahnya.
Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga turut mengikuti rapat penanganan bencana itu dari lokasi masing-masing. Materi laporan mencakup kondisi lapangan, kebutuhan mendesak, dan dukungan yang diperlukan.
Prabowo Sebut Posisi Indonesia di Ring of Fire sebagai Konsekuensi
Prabowo menyatakan pemerintah menghadapi beberapa kondisi kebencanaan dalam waktu berdekatan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi posisi geografis Indonesia.
“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api.” (Prabowo Subianto, Presiden RI)
Menurutnya, posisi tersebut menuntut kesiapan menghadapi situasi serupa kapan saja. Ia menilai kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari perencanaan pemerintah, bukan respons yang bersifat sesaat.
Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik tinggi. Kondisi itu membuat gempa bumi maupun letusan gunung api menjadi peristiwa yang berulang.
Penilaian atas Respons Pemerintah dan Capaian Penanganan
Prabowo menilai kemampuan pemerintah merespons bencana sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mencontohkan penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Menurutnya, penanganan pada peristiwa tersebut berlangsung cepat dan masif. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat di lapangan.
“Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.” (Prabowo Subianto, Presiden RI)
Untuk gempa Flores, Prabowo menyebut respons pemerintah tergolong besar. Meski begitu, ia ingin memastikan kondisi kebutuhan dasar di kabupaten yang belum sempat dikunjunginya sudah pulih.
Tiga Bencana yang Menjadi Fokus Pembahasan
Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 dan menewaskan lebih dari seratus orang. Puluhan ribu warga masih bertahan di lokasi pengungsian hingga awal September.
Erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda berlangsung sejak akhir pekan lalu. Sebaran abu vulkanik memaksa penutupan sementara sejumlah bandara dan mengganggu ribuan penerbangan.
Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap yang ditimbulkan turut mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah daerah, sebagaimana diberitakan iNews.
BNPB melaporkan luas lahan gambut terbakar di enam provinsi tersebut mencapai 72.009 hektare. Sekitar 98 persen di antaranya sudah berhasil dipadamkan melalui operasi gabungan darat dan udara.
Kepala BNPB juga melaporkan adanya kebakaran seluas 458 hektare di kawasan Ibu Kota Nusantara. Presiden meminta penanganan diperkuat agar api tidak merambat ke zona inti.
Ketiga peristiwa tersebut berlangsung dalam rentang waktu berdekatan sehingga menuntut penanganan paralel. Pemerintah menempatkan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci penanganan.
Dalam rapat penanganan bencana tersebut, Presiden juga menyinggung pentingnya penguatan alokasi anggaran mitigasi. Ia menilai rangkaian kejadian ini menjadi pelajaran bagi pemerintah.
Prabowo turut meminta koordinasi soal penempatan aset penanganan, termasuk helikopter angkut berat. Penempatan diarahkan agar aset berada di lokasi yang paling membutuhkan.
Rapat penanganan bencana tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penetapan arahan lanjutan bagi kementerian dan pemerintah daerah terdampak. Sejumlah instruksi teknis disampaikan langsung dalam forum itu. Presiden menyatakan pemantauan akan terus dilakukan seiring perkembangan situasi di lapangan.