beritaenam.com, Jakarta – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta bertanggung jawab atas kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019. Mereka dinilai mendorong pengikutnya untuk melakukan kerusuhan.
“Kita perlu meminta pertanggungjawaban Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno atas apa yang terjadi 21 dan 22 Mei,” kata juru bicara PSI, Andy Budiman di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019.
Menurut dia, Prabowo-Sandi seharusnya sejak awal menyatakan bakal menempuh jalur hukum. Namun hal itu tak dilakukan.
Sikap Prabowo-Sandi itu dinilai mendorong munculnya aksi menolak hasil pemilu yang berujung ricuh pada 21 dan 22 Mei 2019. “Pak Prabowo dan Pak Sandiaga justru mendorong agar pengikut mereka turun ke jalan,” imbuhnya.
Dia juga meminta Prabowo-Sandi bertanggung jawab karena merusak kepercayaan publik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu. Kubu paslon 02 itu kerap menuding KPU dan Bawaslu curang sejak awal pemilu.
“Dan bisa ditebak yang berikutnya jadi korban delegitimasi adalah Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.
Dia juga menyoroti pernyataan Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), yang ingin MK tidak menjadi mahkamah kalkulator. Padahal, MK adalah lembaga terhormat dan sudah bekerja dengan profesional.
“Karena ambisi kekuasaan Prabowo dan Sandiaga, mereka mendelegitimasi lembaga-lembaga ini dan membuat publik kurang percaya pada demokrasi. Ini harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sementara itu, politikus PSI Dara Nasution meminta pertanggungjawaban Prabowo-Sandi atas pelibatan anak-anak dalam aksi menolak hasil Pemilu 2019. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 52 anak-anak yang ditangkap dan berpotensi menjadi tersangka.
Tak hanya itu, Dara menyebut anak-anak tersebut bahkan ada yang diajak oleh guru mengajinya.
“Provokasi Prabowo dan Sandiaga dalam upaya menggerakkan massa melibatkan anak-anak,” ujarnya.
Dia menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, Indonesia digadang-gadang menjadi negara hebat lantaran memiliki bonus demografi yang diisi anak muda.
“Tidak hanya merusak demokrasi tapi merusak generasi masa depan Indonesia lewat pelibatan anak-anak dalam kerusuhan,” imbuhnya.
Dara mengusulkan agar anak-anak tersebut direhabilitasi. Hal itu tepat ketimbang memasukkan mereka ke penjara.
Yang paling penting, lanjut dia, dalang kerusuhan harus diusut sampai akarnya. Sebab kejadian ini bagaikan rantai panjang yang menurun dari dalang aksi ke guru mengaji hingga anak-anak.