Beritaenam.com — Berbagai prediksi ekonomi tidak ada manfaatnya jika badai pandemi coronavirus diseases 2019 (Cofid-19) tidak bisa dihentikan dan kita tidak tahu kapan penyebaran virus mematikan ini berakhir.
Karena itu, upaya memotong mata rantai penyebaran corona menjadi sangat penting dan harus menjadi prioritas utama.
Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) –yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)– sudah membuat dua skenario.
Jika badai Cofid-19 mencapai puncak akhir Mei 2020, laju pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 2,3%.
Ini adalah skenario berat. Tapi, jika puncak korona baru terjadi September, laju pertumbuhan ekonomi tahun ini minus 0,4%. Ini adalah skenario sangat berat.
Melihat Cofid-19 adalah virus baru yang belum bisa ditaklukkan dengan obat dan vaksin, bisa jadi dua skenario yang dibuat KSSK tidak ada satu pun yang mengena.
Juga bisa jadi puncak pandemi ini bergeser hingga akhir tahun. Tipis kemungkinan puncak Cofid-19 terjadi awal Mei atau akhir April.
Bila puncak pandemi terjadi akhir tahun, pertumbuhan ekonomi tahun akan turun lebih tajam. Laju pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa jadi minus lebih dari 4%.
Meski sulit, puncak Cofid-19 harus dipercepat dan kuncinya adalah upaya serius dan sistematis memotong rantai penularan.
Sukses ini hanya bisa diraih jika setiap warga Indonesia disiplin menjaga jarak, tidak berinteraksi dengan manusia lain dalam jarak dekat, minimal 1,5 meter, menghindari kerumunan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berdoa dari rumah, dan menggunakan alat pelindung diri (APD) dalam berinteraksi.
Cuci tangan dengan deterjen setiap kali usai memegang sesuatu, menggunakan hand sanitizer di saat tidak sempat mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker saat bertemu orang lain.
Wilayah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan sukses memotong rantai penyebaran Cofid-19. Tapi, melihat 11 hari pelaksanaan PSBB di Jakarta, tujuan kebijakan ini masih sulit diraih.
Masalah utama adalah disiplin masyarakat. Masih banyak orang yang berjubel di kendaraan umum untuk ke tempat kerja.
Di berbagai tempat umum orang masih berkumpul. Masih banyak perusahaan yang memaksakan karyawannya bekerja. Pekerja dari Debotabek harus berusaha berjejal di KA dan kendaraan umum untuk masuk Jakarta.
Kita mendukung kebijakan Gubernur DKI untuk memperpanjang PSBB yang akan berakhir Jumat (24/4/2020) dengan segala konsekuensinya. PSBB DKI tahap kedua akan selesai Jumat (8/5/2020). PSBB Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang yang baru diterapkan pekan lalu kemungkinan besar diperpanjang hingga pertengahan Mei.
Kebijakan PSBB dan jaga jarak telah memukul perekonomian. Ketika tidak ada acara pertemuan dan perhalanan, maka pasar, mal, perdagangan, hotel, restoran, tempat hiburan, turisme, dan bisnis angkutan mati.
Kondisi ini diperparah oleh kegiatan produksi yang tidak berjalan dan rantai pasokan yang mengalami masalah. Perbankan dan lembaga pembiayaan limbung terkena imbas.
Sebagai pandemi, Cofic-19 yang sudah melanda 210 negara melumpuhkan ekonomi dunia. Dua mesin pertumbuhan ekonomi dunia ambruk. Laju pertumbuhan ekonomi RRT dan AS kemungkinan mendekati nol bahkan minus. IMF sudah merevisi lagi laju pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,3% ke 3%.
Di tengah peningkatan angka warga Indonesia yang terinfeksi Cofid-19, ada prediksi yang hampir senada. Bahwa puncak pandemi corona adalah akhir Mei dan kasus positif baru masih terjadi hingga September.
Jika perkiraan ini yang terjadi, kegiatan ekonomi bisa kembali normal mulai Oktober. Pemulihan pertumbuhan ekonomi bisa terjadi kuartal keempat 2020.
Bukan hanya pekerja, melainkan semua pengusaha, mulai dari level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga korporasi menginginkan perusahaan bisa segera beroperasi kembali, secepatnya.
Daya tahan perusahaan umumnya hanya sampai enam bulan terhitung sejak Maret 2020. Jika hingga Agustus atau September, perusahaan belum bisa beroperasi, pekerja yang dirumahkan akan tetap dirumahkan dan jumlahnya bukan lagi 1,5 juga, melainkan bisa 10 hingga 20 kali.
Kita mendukung penegasan pemerintah yang melarang mudik Ramadan dan Idulfitri.
Jika dibiarkan lebih dari 15 juta warga Jabodetabek akan mudik dan jika itu terjadi penyebaran Cofid-19 akan Kian masif.
Puasa umat Islam 23 April hingga 23 Mei 2020 dan perayaan Idulfitri 24-25 Mei 2020 akan berlangsung dalam suasana jaga jarak.
Kita mengharapkan agar swap test dengan dukungan laboratorium yang memiliki real time PCR akan dilakukan dengan lebih cepat.
Hingga Selasa (21/4/2020), orang Indonesia yang mengikuti swab test baru 50.370 atau 184 per satu juta orang, termasuk yang paling rendah di dunia.
Sebagai bandingan, warga Malaysia yang sudah mengikuti swap test sebanyak 108.216 atau 3.344 per satu juta penduduk.
Jika swab test dilakukan lebih masif, warga positif Cofid-19 di Jakarta di atas 100.000 dan di Indonesia di atas satu juta orang. Dengan swab test yang minim, warga Indonesia yang terdeteksi terinfeksi Cofid-19 baru sebanyak 7.135, meninggal 616, dan yang sembuh 842.
Cofid-19 bisa muncul kembali jika mata rantai penyebaran tidak diputuskan total. Singapura sempat kecolongan. Merasa telah melewati puncak Cofid, kebijakan psysical distancing diakhiri.
Warga boleh bepergiaan dan itu yang membuat virus kembali menular di negara pulau itu. WHO pekan lalu meminta semua negara di dunia tidak buru-buru mengakhiri kebijakan jaga jarak.
Di Indonesia, kebijakan PSBB tak buru-buru disetop.
Sajarah menunjukkan, penduduk bumi yang mati karena wabah penyakit jauh lebih banyak dibanding yang mati kelaparan.
Pada tahun 1918-1919, misalnya, virus flu H1N1 menginfeksi 500 juta penduduk dunia dan 50 juta di antaranya meninggal.
Dari jumlah itu, 675.000 kematian terjadi di AS. Tidak ada kasus kelaparan yang menewaskan manusia sebanyak itu. Pandemi Cofid-19 jauh lebih mematikan daripada ancaman kelaparan.
Kebijakan jaga jarak di berbagai daerah di Indonesia hendaknya segera ditingkatkan menjadi PSBB agar ada gerakan serentak berskala nasional untuk memutus mata rantai penularan Cofid-19. Hanya dengan cara ini, Indonesia segera bebas Cofid-19 dan kegiatan ekonomi bisa kembali berjalan.
APBN, APBD, dana bantuan perusahaan dan kaum menengah atas, dan gerakan gotong royong rakyat mampu menopang kebijakan PSBB secara nasional.
Yang penting, dana stimulus dari APBN sebesar Rp 405,1 triliun untuk Cofid-19 digunakan sesuai peruntukan. Tidak ada korupsi.
Dana intervensi medis Rp 75 triliun benar-benar untuk keperluan rumah sakit dan tenaga medis. Dana social safety net Rp 110 triliun benar-benar disalurkan sampai ke warga yang paling terdampak.
Dana untuk industri Rp 70,1 triliun dan program pemulihan ekonomi sebesar Rp 150 triliun digelontorkan sesuai rencana.
Untuk memperkuat dana social safety net atau keamanan sosial, pemerintah mengalolasikan lagi dana untuk bantuan langsung tunai sebesar Rp 22 triliun yang diambil dari dana desa.
Tahun ini, dana desa dialokasikan sebesar Rp 72 triliun. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga menyisihkan sebagian dana APBD untuk bantuan sosial selain untuk menaikkan kapasitas medis di wilayahnya.
Meski tidak mudah, pemerintah cukup memiliki dana untuk menerapkan PSBB. Untuk mendukung pemerintah, BI bertindak sebagai non-competitive bidder dalam setiap lelang SUN dan SBSN. BI akan selalu hadir sebagai lender of last resort.
Untuk memperkuat stabilitas keuangan, BI melakukan sejumlah kebijakan, di antaranya memberikan quantitative easing dengan memompakan likuiditas ke perbankan. Setelah menggelontorkan Rp 300 triliun, BI akan menambah lagi Rp 117,8 triliun.
Dengan bantuan dana pemerintah dan likuiditas dari BI, perbankan mendapatkan peluang untuk melakukan restrukturisasi kredit. Bank yang mengalami masalah likuiditas akan mendapatkan dana dari pemerintah dan BI lewat anchor bank, yakni sejumlah bank BUMN dan bank swasta papan atas.
Berbagai solusi ini akan membantu perbankan dan perusahaan sebagai debitor untuk tetap beroperasi di masa penanganan Cofid-19.
Perusahaan skala UMKM akan mendapatkan perhatian lebih besar karena jumlahnya yang banyak. Semua ini dilakukan KSSK agar perusahaan tetap beroperasi, tidak ada PHK, dan kebutuhan masyarakat tetap bisa dipenuhi.
Standard & Poor’s menurunkan outlook prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dari stabil ke negatif.
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi menjadi 1,8%. Sedang surat utang Indonesia tetap di peringkat BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek.
Ekonomi Indonesia di ambang resesi. Meski masih positif di kuartal pertama 2020, kemungkinan besar ekonomi kuartal kedua dan ketiga terpuruk dan bertumbuh negatif. Karena yang terjadi dengan ekonomi Indonesia bukan hanya pasokan yang seret, tapi juga permintaan yang melemah. Sisi supply and demand sama-sama ambruk.
Oleh karena itu, semua energi kini harus diarahkan untuk memutus rantai penyebaran Cofid-19. Diharapkan, dunia usaha bisa bertahan dengan bantuan kebijakan pemerintah dan KSSK.
Setelah pasang surut, akan ada pasang naik. Biasanya, setelah penurunan tajam, ekonomi akan bertumbuh cepat. Jika puncak pandemi terjadi akhie Mei 2019, mulai tahun depan, ekonomi Indonesia akan bertumbuh di atas 5,5%.
Dengan prediksi ini, maka harga saham di Bursa Efek Indonesia akan bergerak naik mulai awal kuartal ketiga.
Hari-hari ini adalah saat yang tepat untuk “shopping” barang bagus di harga murah. Hari-hari ini adalah saat yang tepat bagi pemodal yang punya nafas panjang untuk mengoleksi saham-saham undervalued.
