beritaenam.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin tidak sepakat atas narasi kecurangan dalam pemilihan umum 2019. Pasalnya, segala bentuk kecurangan bakal langsung terpantau di era keterbukaan informasi.
“Saya tidak sepakat kalau dibilang pemerintah intervensi atau TKN curang, karena yang mengawasi semua pihak,” kata Ketua TKN Erick Thohir dalam acara Prime Time News Metro TV, Rabu 1 Mei 2019.
Menurut Erick, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diisi oleh orang-orang pilihan DPR. Artinya, ada kontradiksi ketika penyelenggara dituding curang atau disetir oleh pemerintah. Apalagi yang melontarkan tudingan itu orang yang menjabat sebagai wakil rakyat.
Erick pribadi menganggap KPU telah sukses mengemban tugas yang diberikan DPR. Ia mengapresiasi KPU yang dinilai sudah bekerja dengan baik meskipun belum sempurna. Salah satu buktinya, lanjut dia, negara-negara lain mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2019.
“Kami dari awal mendukung KPU dan Bawaslu dengan segala kelebihan dan kekurangan,” ujar Erick.
Terkait salah input data, ia memaklumi kesalahan petugas memasukkan data di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya hal itu merupakan kewajaran, mengingat ada lebih dari 800 ribu TPS di seluruh Indonesi.
Kalaupun ada salah input atau kecurangan, lanjutnya, ada prosedur yang sudah ditentukan seperti mengulang pemungutan suara dan dilihat secara transparan.
“Media sangat terbuka, handphone terbuka. Jadi kalau kecurangan terlihat bisa dilaporkan. Tapi perlu dicatat proporsinya benar atau tidak,” imbuhnya, seperti dikutip dari medcom.id
Dia mengatakan perbedaan pendapat mengenai Pemilu 2019 adalah hal biasa. Erick mengajak seluruh lapisan negara menjaga keamanan agar tidak jadi kerusuhan.
Dia yakin tokoh-tokoh politik memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia dengan segala perbedaannya.