Site icon Beritaenam.com

Tantang BPN Buka-bukaan Sistem Rekapitulasi Suara Internal, Hasto: Biar Rakyat Tahu Mana yang Memprovokasi

Hasto Kristiyanto.

beritaenam.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno buka-bukaan sistem rekapitulasi suara internal. Hal ini demi transparansi atas klaim kemenangan masing-masing pihak.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengundang perwakilan BPN Prabowo-Sandi untuk melihat langsung sistem rekapitulasi suara ‘Jamin’ milik TKN maupun Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan (PDIP). Hasto juga akan mengundang pengamat politik.

“Kami undang 5 personil, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami,” kata Hasto di Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

Setelah itu, kata Hasto, giliran TKN Jokowi-Ma’ruf yang akan meninjau langsung pusat sistem rekapitulasi suara BPN Prabowo-Sandi.

“Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi,” ujarnya.

Menurut Hasto, sikap kubu Prabowo-Sandi yang ogah membuka bukti rekapitulasi perolehan suara patut dipertanyakan.

Pasalnya, selama ini kubu Prabowo-Sandi selalu mengklaim menang. “Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi,” ungkapnya

Hasto malah mengaku mendapat informasi kalau BPN Prabowo-Sandi sedang melobi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bisa mendapatkan dokumen C1.

Hasto mengatakan, BPN Prabowo-Sandi juga tidak kompak menyebutkan lokasi rekapitulasi internal mereka dilakukan.

“Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti,” ucap Sekjen PDIP itu.

Hasto mengingatkan, nilai kejujuran merupakan satu indikator moral sederhana dalam politik. Sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi justru semakin membuat publik sulit untuk percaya atas klaim kemenangan itu.

“Tidak bersedia di audit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik,” pungkas Hasto.

Exit mobile version