Site icon Beritaenam.com

Tokoh NU NTB: Pemilu Harus Damai, Bukan Berisi Fitnah dan Kebohongan

beritaenam.com, Mataram – Majelis Taklim Badruttamam menggelar pengajian bulanan. Dalam pengajian kali ini, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah NU, Pagutan, Kota Mataram, selaku inisiator acara mengajak jemaah agar menciptakan pemilu damai.

“Jadi harus ikut serta. Tetapi ingat, kita Majelis Badruttamam harus menciptakan pemilu yang damai, bukan pemilu yang caci maki, bukan pemilu yang isinya fitnah, bukan pemilu yang isinya kebohongan, tetapi mari kita ciptakan pemilu yang damai. Pemilu itu kan pesta rakyat, masa kita pesta mau bertengkar,” ucap Pimpinan Ponpes Darul Falah NU Pagutan TGH Muammar Arafat dalam ceramahnya, Kamis (21/3/2019).

Muammar mengibaratkan pemilu serentak pada 17 April mendatang seperti sebuah pesta, di mana dalam sebuah pesta tersaji beragam menu makanan.

Setiap peserta pesta, terang Muammar, berhak menikmati makanan yang disukainya sesuai dengan apa yang tersaji tanpa harus saling menyalahkan satu sama lain.

“Begitupun pemilu ini, kita ini kan pesta rakyat, jadi jangan ada kebencian. Jadi siap ciptakan pemilu damai?” tanya Muammar.

“Siap!” jawab seluruh jemaah yang hadir.

Pengajian itu berlangsung khidmat sejak pukul 20.00 sampai 23.00 Wita, yang dihadiri sekitar seribuan lebih anggota majelis dari warga Lombok Barat dan Lombok Utara.

Melansir detik.com, Muammar juga menyatakan bahwa pesan pemilu damai lewat majelis pondok pesantren terasa lebih efektif, karena dekat dengan lingkungan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dia berharap upaya penyampaian pesan pemilu damai dapat diteruskan oleh jemaah yang hadir kepada warga lain.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Ahmad Juri mengatakan pesan pemilu damai lewat pesantren sudah dilakukan sejak dulu. Dia berpesan agar warga turu menciptakan pemilu yang penuh dengan kedamaian dan kerukunan.

“Pondok pesantren itu mengenal pemilu damai dari dulu, sudah terbukti sampai dengan hari ini dan seterusnya, selama masih dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila dan berundang-undang dasar 45 dan berbhineka tunggal ika, maka pesantren itu akan terus mengawal negara kesatuan sampai nanti,” ungkapnya.

Exit mobile version