beritaenam.com, Jakarta – Untuk pertama kalinya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk pertama kalinya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengapresiasi tinggi perlu diberikan kepada TVRI. Sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang penyiaran, TVRI mampu meraih prestasi yang prestisius. Kendati demikian dia menjabarkan, terdapat beberapa catatan yang diberikan BPK yang perlu dibenahi TVRI.
“Terdapat beberapa catatan dari kami, dan ini harus ditindaklanjuti oleh TVRI untuk peningkatan ke depannya,” kata Achsanul, dalam kata sambutannya dalam tasyakuran atas Raihan WTP dan di Lobby GTO TVRI Senayan Jakarta Pusat Senin (17/6).
Sementara Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya mengucapka. Syukur atas Raihan prestasi yang membanggakan dari BPK.
“Alhamdulillah untuk pertamakalinya TVRI mendapat WTP dalam masa diperiksa BPK. Kami berterima kasih atas peran serta dari seluruh stasiun daerah maupun berbagai pihak. Termasuk komisi I sehingga TVRI mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan LPP TVRITahun 2018” ujar Helmy.
Helmy menegaskan untuk mencapai WTP bukan perkara gampang. Karena sebumnya hattrick (selama 3 (tiga) tahun berturut-turut) pada Tahun 2014 s.d. 2016 Laporan Keuangan LPP TVRI memperoleh opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat), kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2017, akhirnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018.
Opini BPK atas Laporan Keuangan tertinggi (WTP) kepada LPP TVRI pada tahun 2019 ini, sebuah hasil perjuangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh karyawan baik di Pusat maupun di daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan khususnya. penataan aset dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.
Mantan Raja Kuis ini mengatakan bahwa perolehan opini WTP pada tahun 2019 atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018 ini merupakan opini tertinggi pertama kali dalam sejarah diraih oleh LPP TVRI dalam era pemeriksaan dilakukan oleh BPK.
Opini ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosure), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki pengendalian intern yang efektif.
Prestasi ini menjadi tolok ukur telah terjadinya transformasi di lingkungan TVRI terutama di bidang keuangan seperti pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel serta kualitas belanja modal yang lebih baik.
Pada giliran berikutnya mempu menghadirkan program-program acara televisi yang berkualitas dan diminati masyarakat dan menjadi tonggak bagi keberhasilan LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa.
Helmy menyatakan bahwa reformasi birokrasi dan rebranding TVRI adalah prioritas yang telah dimulai tahun lalu dan ditingkatkan tahun ini untuk mengejar percepatan dalam transformasi di lingkungan LPP TVRI.
Peningkatan kedisiplinan pegawai dan peruban layar sudah mulai nampak, serta kepedulian masyarakat juga semakin meningkat dengan adanya berbagai kritik dan saran tentang program acara yang ditayangkan oleh TVRI.
Hadirnya siaran olah raga bulutangkis dan bola dunia merupakan awal kembalinya TVRI menjadi TV Publik yang menyediakan siaran berkualitas untuk masyarakat.
Kesuksesan menyelenggarakan Debat Calon Presiden. Siaran Pemilu dan menjadi TV Pool pada berbagai kegiatan kenegaraan juga menunjukkan kembalinya kepercayaan stake holder kepada TVRI.
“Insya Allah pada perayaan 17 Agustus mendatang TVRI kembali dipercaya sebagai tv Pool oleh pemerintah. Semua ini karena peralatan kamera dan pemancar kami yang di Jakarta terbaik di antara tv lain ” tegas Helmy.
Berkat raihan predikat opini WTP, Komisi I DPR RI menaikkan anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI sebesar Rp224 miliar. Sebelumnya, anggaran LPP TVRI hanya mendapat dana Rp950 miliar.
“Kenaikan dana sekarang Rp.224 miliar, jadi total anggarannya Rp1,3 triliun setelah laporan keuangan LPP TVRI sudah dinyatakan WTP,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat syukuran dalam rangka perolehan Opini WTP LPP TVRI, Senin (17/6).
WTP menjadi penanda prinsip-prinsip keuangan TVRI sudah sesuai, serta tidak ada salah saji material.
“Kepercayaan pertama kali dari komisi I, wujudnya dari pagu indikatif tidak ada yang dicoret. Namun tetap secara keseluruhan dibahas secara utuh,” paparnya. (Buyil)