Beritaenam.com — Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun ini akan berbeda. Jika biasanya digelar di Istana Negara Jakarta, pada 17 Agustus 2024 upacara akan dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini sangat relevan dengan pandangan bahwa IKN Nusantara adalah simbol kebangkitan bangsa sekaligus mercusuar harapan dan kemajuan ekonomi Indonesia.
Upacara Kemerdekaan RI 2024 menjadi momen fenomenal bagi Indonesia, menandai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Ini adalah langkah besar dalam rencana jangka panjang untuk mengembangkan daerah baru yang lebih ramah lingkungan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. IKN dirancang sebagai kota pintar (smart city) dan berkelanjutan, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang lebih maju, modern, dan inklusif.
Penyelenggaraan upacara di IKN memperkuat identitas nasional dan mempromosikan semangat persatuan di seluruh negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya terfokus di Jawa tetapi merata ke seluruh wilayah. Sebagai acara penting, upacara ini akan menarik perhatian dunia internasional, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan prestasi dan rencana masa depannya. Selain itu, dampak ekonomi dari IKN Nusantara juga sudah terlihat pada sektor pariwisata dan perhotelan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa IKN telah meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kaltim sebesar 30-40 persen dalam beberapa bulan terakhir, dengan puncaknya pada libur Idul Fitri April 2024 yang mengalami kenaikan hingga 40 persen. Sepanjang 2023, kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dan mancanegara (wisman) juga meningkat drastis, mencapai 9.242.915 orang, naik 401,87 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 2,3 juta.
Sejarah Awal IKN Nusantara
Indonesia memasuki era baru dengan keputusan fenomenal Presiden Joko Widodo yang mengumumkan rencana pembangunan IKN pada Agustus 2019 di Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini didasari oleh keinginan untuk mengurangi beban Jakarta yang menghadapi berbagai tantangan seperti kepadatan penduduk, kemacetan, penurunan muka tanah, dan banjir. Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan di Jakarta serta mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Pemindahan ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan Indonesia Timur yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat. Menurut Saefuddin Zuhri, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan IKN menunjukkan bahwa fokus pembangunan tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.
Proyek pembangunan IKN Nusantara mencakup pembangunan infrastruktur fisik seperti gedung pemerintahan, jalan raya, dan fasilitas umum, serta konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem di Kalimantan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. IKN Nusantara dirancang sebagai kota pintar dengan infrastruktur modern dan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup.
Tantangan Geografis dan Masalah Lingkungan
Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Wilayah ini memiliki beragam bentuk lahan, mulai dari daerah berbukit hingga lahan gambut yang rentan terhadap kebakaran. Keberadaan sungai dan rawa menambah kesulitan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Tantangan ini memerlukan teknologi dan teknik konstruksi maju serta perencanaan matang untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan kota.
Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan klimatologi seperti curah hujan tinggi dan potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG, curah hujan di IKN memiliki karakteristik intensitas tinggi sepanjang tahun. Untuk mendukung target pembangunan IKN tepat waktu, BNPB melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) sejak 15 Juli 2024.
Permasalahan lingkungan perlu menjadi perhatian utama, terutama terkait konservasi hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati. Pembangunan IKN berpotensi menyebabkan deforestasi dan gangguan ekosistem, sehingga kebijakan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan sangat diperlukan. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta perlindungan lingkungan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN dan kesejahteraan penduduk lokal.
Tantangan Geo Politik
IKN Nusantara berada di tengah dinamika geo politik kawasan, yang melibatkan negara-negara ASEAN dan kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat. Kawasan Laut China Selatan, yang berdekatan dengan Kalimantan Timur, merupakan zona dengan banyak klaim teritorial yang dipersengketakan oleh beberapa negara ASEAN.
Secara spesifik, IKN Nusantara dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang menghubungkan Laut Sulawesi dengan Laut Jawa melalui Selat Makassar. ALKI II adalah jalur laut internasional yang diakui, memungkinkan pelayaran kapal asing tanpa memerlukan izin dari Indonesia, selama mematuhi hukum internasional.
Lokasi IKN Nusantara yang dekat dengan Laut China Selatan membawa potensi dampak dari ketegangan di wilayah tersebut. Laut China Selatan adalah area strategis yang diklaim oleh beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Klaim teritorial yang tumpang tindih dan aktivitas militer China di wilayah ini menimbulkan ketegangan, dengan kehadiran Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan regional.
Pengaruh Amerika Serikat, dengan kebijakan “pivot to Asia” dan operasi kebebasan navigasinya, juga terlibat aktif dalam menjaga jalur perdagangan dan mendukung sekutunya di kawasan tersebut. Indonesia, sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, harus pandai menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut untuk menjaga stabilitas regional dan melindungi kepentingan nasional.