beritaenam.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah tudingan kebocoran anggaran yang mencapai 25 persen yang pernah disebutkan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. JK menilai, kebocoran anggaran yang terjadi sebesar 2,5 persen.
JK pun memberikan penjelasan terkait hal itu. Mantan Menko Kesra ini menerangkan, katakanlah APBN tahun ini yang ada adalah Rp 2.000 triliun.
Dari itu, kata JK, oknum hanya dapat menyelewengkan anggaran dalam penggunaan belanja modal dan belanja barang.
“Jadi, kalau yang katakanlah Rp 550 triliun belanja barang dan belanja modal, itu maksimum yang bisa diambil kalau 10 persen itu Rp50 triliun. Hanya 2,5 persen dari APBN. Jadi tidak 25 persen dari total APBN, jadi hanya 2 persen dari APBN,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).
“Itu kalau Rp 50 triliun maksimum, itu bahaya juga ya,” sambung dia.
JK menuturkan, apa yang disampaikan capres dari Partai Gerindra itu berlebihan dan salah hitungan.
“Tapi tidak Rp 500 triiliun. Karena tidak mungkin korupsi gaji pegawai-pegawai saya ini, tentara, mana mungkin. Jadi salah penafsirannya. Hitung-hitungannya keliru untuk itu. Bahwa yang bisa dikorupsi itu saya singgung lagi hanya belanja barang dan belanja modal,” terang Wapres.
Terbukti ujar JK, pemerintah tidak mentolerir kebocoran anggaran seberapa pun besarnya. JK menyebut, tahanan korupsi yang dipidanakan saja mencapai 500 orang.
“Akibatnya kan ada 500 orang ada di Sukamiskin. Jadi pemerintah keras sekali. 500 orang sekarang ada di Sukamiskin, semuanya itu karena bocor itu. Jadi pemerintah tidak memberikan toleransi,” ungkap dia.
Tudingan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).
Dalam pidatonya ia menyebut, pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tapi menurut Prabowo kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.
Berdasarkan data versinya, Prabowo menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.
“Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang,” ujarnya.