31 SPPG Sidoarjo Belum Berizin, Bupati Minta BGN Perketat Pengawasan Dapur MBG

Bupati Sidoarjo Subandi mengungkap 31 dari 170 SPPG Sidoarjo belum mengantongi izin. Temuan itu disampaikan setelah ia menyidak dapur penyedia Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Tanggulangin pada Rabu, 2 September 2026, seperti diberitakan Detik.

Temuan Izin SPPG Sidoarjo yang Belum Lengkap dari Total 170 Dapur

Subandi menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berdiri di wilayahnya mencapai 170 unit. Dari jumlah tersebut, puluhan di antaranya masih berstatus belum berizin.

“Total berdiri BGN yang ada di Sidoarjo 170. Yang masih belum ada izin, 31.” (Subandi, Bupati Sidoarjo)

Temuan itu muncul di tengah penanganan dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri dan siswa. Subandi meminta Badan Gizi Nasional meningkatkan pengawasan terhadap dapur penyedia program tersebut.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ekstra agar kejadian serupa tidak berulang. Menurutnya, temuan administratif ini perlu segera ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.

Terkait dapur yang diduga menjadi sumber menu, Subandi menyerahkan langkah selanjutnya kepada Badan Gizi Nasional. Kewenangan atas operasional SPPG berada di lembaga tersebut.

Sidak dilakukan Subandi ke dapur SPPG Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin. Dari kunjungan itu, ia menyampaikan temuan status perizinan SPPG Sidoarjo kepada Badan Gizi Nasional pusat.

Temuan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setelah kasus dugaan keracunan terjadi di wilayah Tanggulangin. Pemerintah daerah menilai pengawasan lapangan perlu diperkuat.

BGN Akan Percepat Penerbitan Sertifikat Higiene Sanitasi Dapur

Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Koordinasi mencakup percepatan pemenuhan dokumen perizinan.

Salah satu dokumen yang disorot adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Teguh menyebut proses penerbitan sertifikat tersebut akan dipercepat dengan bantuan pemerintah daerah.

Menurut Teguh, respons Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sidoarjo berlangsung cepat sejak kasus muncul. Koordinasi antarinstansi disebut terus berjalan selama proses penanganan.

Percepatan dokumen perizinan menjadi salah satu agenda yang dibahas bersama pemerintah daerah. Badan Gizi Nasional menyatakan akan melaporkan hasil evaluasi ke tingkat pusat.

Keputusan akhir atas status dapur yang dihentikan sementara berada di Badan Gizi Nasional pusat. Lembaga tersebut akan menimbang apakah penghentian cukup bersifat sementara atau berlanjut permanen.

Dapur Pemasok Disetop Sementara Sambil Menunggu Hasil Laboratorium

Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dapur SPPG Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin. Penghentian dilakukan sambil menunggu evaluasi dan hasil pemeriksaan sampel makanan.

“Kami akan evaluasi dapur SPPG Kali Tengah, Tanggulangin. Untuk sementara kami suspend dapur ini.” (Teguh Bayu Wibowo, Wakil Koordinator BGN Regional Jatim)

Teguh menyebut hasil laboratorium diperkirakan keluar sekitar satu pekan ke depan. Hasil tersebut menjadi dasar penentuan apakah penghentian bersifat sementara atau berlanjut permanen.

Dapur tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 2.800 porsi per hari. Distribusinya menjangkau sejumlah sekolah dan pesantren di wilayah sekitar Tanggulangin.

Sampel makanan sudah diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bersama kepolisian. Penyidik Polresta Sidoarjo juga mendatangi lokasi dapur untuk mengumpulkan informasi soal rantai produksi.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing bersama sejumlah penyidik meninjau lokasi produksi. Pemeriksaan diarahkan untuk menelusuri sumber makanan yang dikonsumsi para santri dan siswa.

Status Sertifikasi Dapur dan Catatan Pengawasan Program MBG

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut dapur yang diduga menjadi sumber menu telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sejumlah tenaga pengolah makanan juga disebut memiliki sertifikat penjamah makanan dan sertifikasi halal.

Kondisi tersebut menunjukkan persoalan tidak selalu berhenti pada dokumen perizinan. Penelusuran masih diarahkan pada rantai produksi maupun distribusi makanan.

Penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat belum disimpulkan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya turut melakukan investigasi di lapangan.

Distribusi dari dapur tersebut menjangkau 19 lembaga pendidikan di Kecamatan Tanggulangin. Cakupannya meliputi jenjang TK, SD, SMP, dan SMA yang seluruhnya berstatus swasta.

Kasus ini menempatkan tata kelola SPPG Sidoarjo sebagai sorotan publik. Pemerintah daerah menyatakan akan menelusuri kelengkapan dokumen pada dapur lain di wilayahnya.

Persoalan perizinan SPPG Sidoarjo kini menjadi perhatian pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional. Langkah lanjutan terhadap operasional SPPG Sidoarjo menunggu hasil evaluasi serta pemeriksaan laboratorium yang sedang berjalan.