“Pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Kami berharap tujuh fraksi di DPR itu juga merepresentasikan rakyat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), demonstrasi berpotensi menyebarkan covid-19. “Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga masyarakat sekitar,” ujar Airlangga tentang dampak dari meningkatnya penyebaran pandemi.
“Aktor intelektual di balik bergulirnya demo itu, hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan muncul dari pengerahan massa itu,” Airlangga menegaskan.
Padahal, imbuh Airlangga, UU Cipta Kerja disusun berdasarkan basis bertambahnya jumlah angkatan kerja nasional yang tidak dibarengi dengan keberadaan lapangan kerja. Bahkan, karena pandemi, jumlah angkatan kerja yang belum dan tidak bekerja telah menyentuh 30 juta orang.
Angka itu berasal dari jumlah pendaftar program Kartu Prakerja yang saat ini ditujukan untuk mereka yang ter-PHK, dirumahkan, atau belum bekerja. Kuota yang dimiliki program itu hanya 5,6 juta orang, jauh lebih sedikit dibanding jumlah masyarakat yang mendaftar.
“Mereka membutuhkan lapangan kerja baru. Jadi pemerintah tidak bisa diam hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakkan demo. Jumlah federasi yang mendukung UU Cipta Kerja ada empat konfederasi buruh besar. Itu menjadi basis dari pada klaster ketenagakerjaan,” pungkas Airlangga.
