Seminar nasional IPDN mendapatkan apresiasi dari MURI (museum rekor Indonesia).
Peserta seminar mencapai 10.492 orang. Dilaksanakan secara luring dan daring melalui aplikasi zoom meeting dan juga dapat disaksikan secara streaming melalui youtube Humas IPDN.
IPDN berhasil mencatatkan peserta terbanyak dalam pelaksanaan webinar, yang dipandu oleh Aviani Malik itu.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bertindak sebagai keynote speaker.
Narasumber dengan tema Akselerasi Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, yang merupakan rangkaian Dies Natalis IPDN Ke-65 ini masuk dalam sejarah.
Seluruh rangkaian acara dies natalis IPDN diselenggarakan secara internal, terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 yang sangat ketat.
Selain Sekjen Kemendagri, didampingi jajaran pimpinan IPDN turut hadir dan mengikuti pelaksanaan acara ini.
Dengan narasumber menarik, seperti Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si, Staf Khusus Kemendagri Dr. Kastorius Sinaga, dan Pansus Otonomi Khusus Papua DPR RI Komarudin Watubun, S.H., M.H.
Juga berbicara anggota DPD-RI Yorrys Raweyai, Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan yang diwakilkan oleh Biro Otsus Fitalis Yumte, serta tokoh Masyarakat Papua/Mantan Menteri Perhubungan RI Laksdya. TNI (Purn.) Freddy Numberi.
Tampak peneliti Otonomi Khusus Papua dari Universitas Gajah Mada Dr. Bambang Purwoko, M.A, Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T serta Guru Besar IPDN yakni Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S dan Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.
“Merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam aspek pengabdian masyarakat,” ujar Rektor IPDN, Dr. Hadi Prabowo Rektor IPDN.
Masih menurut Rektor IPDN, fokus seminar nasional ini yakni mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, melakukan analisis kritis dan strategis.
Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dalam akselerasi Pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai masukan bagi perumusan rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang berorientasi pada optimalisasi penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat.
Diakhir acara Dr. Drs. H. Ismail Nurdin, M.Si selaku ketua panitia acara menyampaikan hasil rumusan seminar nasional ini.
