Presiden Prabowo Subianto memaparkan 29 kebijakan hapus kemiskinan ekstrem yang menyasar masyarakat kategori miskin ekstrem hingga rentan miskin, dari Program Keluarga Harapan hingga Sekolah Rakyat. Paparan disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin 20 Juli 2026.
Tiga Kategori dalam 29 Kebijakan Hapus Kemiskinan Ekstrem
Sebanyak 29 kebijakan itu menyasar langsung masyarakat pada kategori desil 1 sampai dengan desil 4. Presiden menyampaikan pemerintah bekerja keras menjawab berbagai tantangan bangsa, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, Indonesia berada di jalan yang benar dalam upaya menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Sebanyak 29 kebijakan hapus kemiskinan ekstrem yang telah dijalankan pemerintah terbagi ke dalam tiga kategori. Ketiganya meliputi program penghapusan kemiskinan atau nol persen kemiskinan, program universal, dan program afirmatif. Presiden mengawali paparannya dengan menyebut Program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 4. Besaran bantuan program ini berkisar Rp75.000 hingga Rp250.000 per bulan. Berita nasional lain di kanal Nasional BeritaEnam.
Rincian Program Penerima Manfaat
Selain PKH, pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat yang menyasar 44.635 siswa dari keluarga desil 1 sampai 2, dengan bantuan Rp4.000.000 per siswa per bulan. Ada pula Kartu Program Indonesia Pintar Kuliah yang membebaskan 1,2 juta mahasiswa dari biaya Uang Kuliah Tunggal, dengan bantuan biaya hidup Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan. Program Indonesia Pintar reguler menyasar 22,1 juta siswa desil 1 sampai 4 dengan besaran Rp37.500 hingga Rp150.000 per bulan. Sementara Kartu Sembako menjangkau 18,25 juta keluarga desil 1 sampai 5 sebesar Rp200.000 per bulan. Program lain mencakup Bantuan Sosial ATENSI untuk 83.357 orang dengan bantuan maksimal Rp2.400.000 per tahun, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk 96,8 juta orang dari desil 1 sampai 5 sebesar Rp42.000 per bulan. Rincian program tersedia di portal Sekretariat Negara.
Klaim Kemandirian Energi
Dalam paparannya, Presiden juga menyampaikan capaian di bidang energi. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang dijalankan telah memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Presiden mengakui kebijakan tersebut sempat menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak boleh ragu menjalankan kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat.
Konteks Ekonomi Global dan Target Pemerintah
Presiden menekankan pemerintah bekerja di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menyampaikan berbagai program dukungan kesejahteraan tersebut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional untuk menekan angka kemiskinan. Program 29 kebijakan hapus kemiskinan ekstrem ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui kombinasi program penghapusan kemiskinan, program universal, dan program afirmatif yang menyasar kelompok rentan. Sejumlah program tersebut telah berjalan dan menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas program agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peran Program Universal dan Afirmatif
Kategori program universal dalam 29 kebijakan hapus kemiskinan ekstrem mencakup layanan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa syarat pendapatan tertentu. Jaminan kesehatan nasional dan pendidikan dasar gratis menjadi contoh utama dalam kategori ini.
Sementara program afirmatif dirancang khusus bagi kelompok dengan kerentanan tinggi, seperti penyandang disabilitas, lansia telantar, dan masyarakat di daerah tertinggal. Pendekatan berlapis ini bertujuan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dari jangkauan program pemerintah.
Pemerintah menyatakan kombinasi ketiga kategori tersebut dirancang saling melengkapi. Bantuan tunai bersyarat diharapkan mendorong perbaikan gizi dan pendidikan anak, sementara program pemberdayaan ekonomi menyiapkan jalan keluar berkelanjutan dari kemiskinan bagi keluarga penerima manfaat.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai keberhasilan 29 kebijakan hapus kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah juga dinilai krusial untuk menghindari tumpang tindih program. Evaluasi berkala diharapkan mampu mengukur dampak nyata setiap program terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional dalam beberapa tahun ke depan.
