Pembentukan Universitas Republik Indonesia oleh pemerintah menuai sejumlah pertanyaan dari kalangan legislatif. Komisi X DPR yang membidangi pendidikan mengaku belum dilibatkan dalam pembahasan lembaga tersebut.
Universitas Republik Indonesia (URI) diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan lembaga itu pada Rabu, 22 Juli 2026. URI dirancang sebagai lembaga pendidikan kedinasan untuk mencetak calon pemimpin dan pejabat pemerintahan. Pemerintah menyatakan akan membangun sepuluh kampus URI di berbagai daerah. Meski demikian, pembentukan lembaga ini langsung menuai perdebatan di ruang publik.
Tujuan Universitas Republik Indonesia
Menurut pemerintah, Universitas Republik Indonesia dirancang untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa. Gubernur URI Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menyebut lembaga itu akan mengintegrasikan pendidikan yang sudah ada. Donny menjelaskan URI juga akan menerapkan skema beasiswa bagi para peserta didik.
Lembaga itu disebut akan mendatangkan pengajar dari dalam dan luar negeri serta bekerja sama dengan universitas asing. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan konsep URI telah disiapkan cukup lama. Ia menyebut lembaga itu mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara. Berita nasional lain di kanal Nasional BeritaEnam.
“Beliau ingin mengonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini.” — Donny Ermawan Taufanto, Gubernur URI
Komisi X DPR Pertanyakan Universitas Republik Indonesia
Pembentukan Universitas Republik Indonesia mendapat sorotan dari Komisi X DPR. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian menyatakan pihaknya belum pernah membahas pembentukan URI dalam agenda resmi. Ia menyatakan belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran lembaga tersebut.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga menekankan pentingnya penjelasan yang komprehensif. Komisi X disebut akan memanggil kementerian terkait untuk mengonfirmasi landasan hukum dan pendanaan URI usai reses. Menurut Komisi X, keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam pembentukan lembaga negara. Informasi kelembagaan dapat ditelusuri di laman DPR RI.
“Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi.” — Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR
Kritik Pakar atas Universitas Republik Indonesia
Selain dari legislatif, pembentukan Universitas Republik Indonesia turut menuai kritik dari kalangan akademisi. Sejumlah pakar mempertanyakan urgensi lembaga di tengah banyaknya sekolah kedinasan yang sudah ada. Pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bhakti menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pembentukan URI.
Ia menyinggung aspek koordinasi dengan DPR, penamaan lembaga, hingga potensi tumpang tindih fungsi dengan lembaga lain. Pakar pendidikan juga mengingatkan bahwa negara telah memiliki berbagai lembaga pelatihan kepemimpinan. Kritik lain menyoroti aspek anggaran dan efisiensi. Beberapa pihak meminta pemerintah memastikan URI tidak menduplikasi peran lembaga pendidikan yang telah ada.
Sorotan atas Koordinasi Pemerintah dan DPR
Salah satu sorotan dalam pembentukan lembaga ini berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah dan DPR. Sejumlah pihak menilai pembahasan mengenai lembaga pendidikan semestinya melibatkan komisi terkait. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting dalam pembentukan lembaga baru.
Hal itu berkaitan dengan aspek dasar hukum, anggaran, serta pengawasan. Sejumlah kalangan meminta pemerintah menjelaskan urgensi lembaga di tengah keberadaan institusi serupa. Isu efisiensi anggaran juga menjadi perhatian dalam perdebatan ini. Meski menuai pertanyaan, pemerintah menegaskan lembaga ini disiapkan untuk kepentingan jangka panjang.
Menanti Kejelasan Universitas Republik Indonesia
Dengan berbagai pertanyaan yang muncul, kejelasan mengenai Universitas Republik Indonesia masih dinantikan. Komisi X DPR menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah. Pemerintah diharapkan menyampaikan dasar hukum, tugas, fungsi, serta anggaran lembaga secara terbuka.
Perdebatan mengenai lembaga ini diperkirakan masih akan berlanjut. Kejelasan mengenai konsep dan tata kelola menjadi hal yang dinantikan banyak kalangan. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dialog konstruktif antara pemerintah dan DPR diharapkan menjadi jalan keluar atas berbagai pertanyaan yang muncul.
