Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran mitigasi bencana akan ditambah secara signifikan. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026, sebagaimana dilaporkan Liputan6.
Rencana Penambahan Anggaran Mitigasi Bencana Jadi Pelajaran
Prabowo menyebut rangkaian bencana yang terjadi berdekatan menjadi pelajaran bagi pemerintah. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pada sisi pencegahan dan kesiapsiagaan.
“Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.” (Prabowo Subianto, Presiden RI)
Menurutnya, posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik menuntut kesiapan menghadapi bencana setiap saat. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi geografis yang tidak dapat dihindari.
Presiden meyakini Indonesia akan lebih mampu menghadapi bencana pada masa mendatang. Keyakinan itu didasarkan pada perbaikan respons pemerintah dalam beberapa peristiwa terakhir.
Hingga kini belum ada rincian mengenai besaran tambahan anggaran mitigasi bencana maupun pos yang akan diperkuat. Pernyataan tersebut masih berupa arahan umum kepada jajaran pemerintah.
Penambahan alokasi tersebut diperkirakan menyentuh sisi kesiapsiagaan, ketersediaan peralatan, hingga penguatan sistem peringatan dini. Rincian teknisnya akan sangat bergantung pada hasil pembahasan lanjutan di kementerian terkait.
Tujuan Rapat dan Tiga Bencana yang Dibahas
Rapat digelar secara virtual melalui konferensi video dan diikuti anggota kabinet serta kepala daerah terdampak. Presiden menyebut forum itu digelar untuk memantau perkembangan penanganan di lapangan.
“Saya hanya ingin monitor gimana perkembangan sekaligus mendengar situasi yang terkini.” (Prabowo Subianto, Presiden RI)
Tiga peristiwa yang dibahas meliputi gempa Nusa Tenggara Timur, erupsi Gunung Anak Krakatau, dan kebakaran hutan dan lahan. Ketiganya terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan.
Prabowo meminta laporan dari Badan Geologi Kementerian ESDM soal aktivitas gunung api. Panglima TNI, Kapolri, serta kepala daerah juga diminta menyampaikan perkembangan penanganan di wilayah masing-masing.
Penguatan Aset Penanganan Bencana dari Darat hingga Udara
Selain soal anggaran, Presiden menyoroti penempatan aset penanganan bencana agar berada di lokasi yang paling membutuhkan. Ia meminta Kepala BNPB berkoordinasi dengan Panglima TNI mengenai posisi helikopter angkut berat jenis Chinook.
Pemerintah juga dijadwalkan menerima tambahan tiga helikopter Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang. Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran lahan.
Saat ini satuan tugas udara didukung dua helikopter patroli, dua helikopter operasi modifikasi cuaca, dan sembilan helikopter water bombing. Dukungan armada tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasi di lapangan.
Prabowo sebelumnya juga menyinggung rencana penyiapan kapal induk helikopter serta armada drone untuk menghadapi situasi bencana. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas nasional dalam jangka panjang.
Konteks Kebutuhan Mitigasi di Wilayah Rawan Bencana
Gempa Flores pada 15 Agustus 2026 menewaskan lebih dari seratus orang dan merusak puluhan ribu rumah. Kebutuhan hunian sementara menjadi salah satu persoalan utama pada tahap pemulihan.
Erupsi Gunung Anak Krakatau sejak akhir pekan lalu mengganggu ribuan penerbangan dan menutup sementara sejumlah bandara. Sebaran abu menjangkau wilayah Banten, Jabodetabek, hingga Jawa Barat.
Kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi prioritas turut menambah beban penanganan. Luas lahan gambut terbakar di wilayah tersebut tercatat mencapai puluhan ribu hektare.
Ketiga peristiwa itu berlangsung nyaris bersamaan sehingga menuntut pengerahan sumber daya secara paralel. Kondisi tersebut menjadi latar belakang pernyataan Presiden soal anggaran mitigasi bencana.
Indonesia berada di kawasan dengan aktivitas tektonik dan vulkanik tinggi. Karakter geografis itu membuat kebutuhan mitigasi bersifat berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat bencana terjadi.
Dalam rapat yang sama, Presiden juga mengapresiasi respons pemerintah pada penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Ia menilai kecepatan penanganan sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski begitu, ia menekankan perbaikan tetap diperlukan pada sisi pencegahan. Penambahan anggaran mitigasi bencana disebut menjadi salah satu jalan untuk memperkuat aspek tersebut.
Rencana penambahan anggaran mitigasi bencana akan bergantung pada pembahasan lanjutan bersama kementerian teknis dan DPR. Realisasinya baru dapat diketahui setelah usulan tersebut masuk ke dalam skema penganggaran resmi pemerintah dan disetujui parlemen.
