Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mempercepat penggunaan anggaran karhutla yang telah disalurkan. Dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi daring yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 16 September 2026.
Rincian anggaran karhutla untuk tujuh provinsi terdampak
Pemerintah pusat telah menyalurkan dukungan senilai Rp760 miliar kepada daerah terdampak. Penerimanya mencakup tujuh provinsi serta 35 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera dan Kalimantan, sebagaimana dilaporkan Liputan6.
Bantuan tersebut diberikan sesuai tingkat keparahan dampak di masing-masing daerah. Dana disalurkan melalui skema tambahan Belanja Tidak Terduga.
“Sudah disetujui anggaran dukungan untuk 7 provinsi, kabupaten, kota tambahan belanja tidak terduga.” — Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran karhutla, kepala daerah diminta menerbitkan Peraturan Kepala Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pencairan dan penggunaan dana.
Rapat koordinasi mengenai penanganan kebakaran hutan digelar berulang dalam sepekan terakhir. Forum sebelumnya dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.
Kebakaran hutan dan lahan tahun ini tercatat melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan intensitas tinggi. Sejumlah provinsi bahkan menetapkan status siaga darurat sepanjang musim kemarau.
Kemendagri terbitkan surat edaran demi percepatan realisasi
Tito menyatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran untuk mempercepat penggunaan dana. Ia menekankan kecepatan menjadi faktor paling menentukan dalam situasi saat ini, sebagaimana dicatat Detik.
“Kami sudah menerbitkan surat edaran Bapak untuk kecepatan penggunaan.” — Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Kementerian juga menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Tim tersebut bertugas mendampingi daerah agar anggaran tidak tertahan.
Menurutnya, anggaran perlu segera dimanfaatkan untuk pengadaan kebutuhan penanganan di lapangan. Dana juga diarahkan untuk mendukung mobilisasi masyarakat dan relawan.
Pendampingan dilakukan agar tata kelola berjalan cepat sekaligus tepat sasaran. Aspek akuntabilitas tetap menjadi perhatian meski penyaluran dipercepat.
Keterlambatan realisasi anggaran karhutla kerap menjadi kendala klasik dalam penanganan bencana. Prosedur administrasi yang panjang membuat dana tidak segera sampai ke kebutuhan lapangan.
Karena itu, pemerintah pusat memilih menurunkan tim pendamping langsung ke daerah. Pola tersebut diharapkan memangkas waktu antara pencairan dan penggunaan.
Inpres larang pembakaran selama masa kedaruratan
Selain penanganan, Tito menekankan pentingnya mencegah munculnya titik kebakaran baru. Rujukannya adalah Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026, sebagaimana dijelaskan Channel9.
Aturan tersebut melarang aktivitas pembakaran pada kondisi siaga darurat, tanggap darurat, maupun transisi darurat. Larangan berlaku tanpa pengecualian selama status kedaruratan ditetapkan.
Penyesuaian regulasi daerah dinilai diperlukan agar tidak ada celah pembakaran. Alasan kearifan lokal pun tidak dapat dijadikan dasar selama masa kedaruratan berlangsung.
Sebanyak delapan daerah diminta menyesuaikan ketentuan dalam peraturan daerah masing-masing. Penyesuaian dilakukan agar sejalan dengan kebijakan penanganan yang berlaku.
“Nanti kalau sudah terkendali baru mungkin bisa dievaluasi lagi.” — Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Pendampingan daerah juga berjalan untuk gempa NTT
Di luar urusan kebakaran hutan, Kemendagri melanjutkan pendampingan penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dukungan mencakup bantuan anggaran bagi daerah terdampak.
Pendampingan juga menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan turut menjadi bagian dari dukungan tersebut.
Dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana menjadi salah satu persoalan yang ditangani. Pemulihan administrasi dinilai penting agar warga tetap dapat mengakses layanan publik.
Sebelumnya, BNPB melaporkan sebagian besar kebakaran lahan gambut di enam provinsi prioritas telah berhasil dipadamkan. Namun titik api baru masih berpotensi muncul akibat karakteristik lahan gambut.
Pemerintah juga menemukan indikasi kesengajaan dalam sejumlah kasus pembakaran lahan. Temuan tersebut kini ditindaklanjuti aparat penegak hukum di beberapa wilayah.
Kabut asap akibat kebakaran turut memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan di wilayah terdampak. Kondisi itu menambah urgensi percepatan penanganan di lapangan, seperti disorot pada laporan kabut asap karhutla dan ISPU berbahaya.
Sejumlah daerah juga melaporkan gangguan aktivitas penerbangan akibat jarak pandang yang menurun. Dampak ekonomi dari kabut asap ikut menjadi pertimbangan pemerintah.
Realisasi anggaran karhutla kini bergantung pada kecepatan pemerintah daerah menjalankan prosedur pencairan. Pemerintah pusat menyatakan pendampingan tetap berjalan hingga kondisi lapangan terkendali.
