Polri meningkatkan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan belum ada tersangka dalam penyidikan dugaan makar itu, Selasa, 17 November 2026.
Pada hari yang sama, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pekan depan.
Penyidikan Dugaan Makar Belum Tetapkan Tersangka
Suyudi menyebut penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi. Menurut detikcom, pernyataan itu disampaikan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan.
“Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan.”
Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri
Penyidik juga mempelajari perangkat elektronik yang telah diamankan dan alat bukti lain. Suyudi menyebut alat bukti itu didalami untuk menguatkan penyidikan dugaan makar.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan perkara ini ditangani tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Isir menyampaikannya setelah mendampingi Kapolri bertemu Menko Polkam Dudung Abdurachman, Selasa.
“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan.”
Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri
Isir menjelaskan penyidikan dugaan makar merupakan pengembangan kasus penyadapan, akses ilegal, dan pemusnahan alat bukti elektronik. Ia menyebut kemungkinan keterlibatan pihak lain masih didalami.
“Kalau yang tadi itu kaitan sama yang LSP yang awal, kaitan sama penyadapan, dugaan penyadapan, illegal access, dan pemusnahan alat bukti elektronik.”
Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR sebelumnya, Kapolri menyampaikan bahwa pengguna akhir dalam dugaan penyadapan itu adalah perwira tinggi Polri berinisial LSP. Menurut temuan awal polisi, korban penyadapan tidak hanya Prabowo, tetapi juga menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat.
Dua Jenderal Dipecat, Keduanya Banding
Menurut CNN Indonesia, dua tersangka kini sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH):
- Irjen Ahrie Sonta Nasution: diputus PTDH dalam sidang KKEP pekan lalu.
- Irjen Eko Hadi Santoso: diputus PTDH dalam sidang KKEP, Selasa, 17 November 2026.
Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Polri akan membentuk majelis KKEP banding, seperti dikutip CNN Indonesia.
“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut.”
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri
Putusan etik itu berjalan terpisah dari penyidikan dugaan makar. Trunoyudo memastikan Ahrie dan Eko tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, selama proses banding. Hasil putusan banding akan disampaikan kepada publik.
Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan
Di luar penyidikan dugaan makar, Isir menyebut sidang KKEP terhadap Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan. Tanggal pasti dan susunan majelisnya belum diumumkan.
“Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan.”
Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri
Trunoyudo menjelaskan susunan majelis mengikuti Pasal 42 Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Pasal itu mengatur anggota KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling banyak dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
“Tepatnya di Pasal 42 ya. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan.”
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri
Data Empat Tersangka Kasus Penyadapan
Berikut status empat tersangka kasus penyadapan ilegal berdasarkan laporan detikcom dan CNN Indonesia:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo (eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden): ditahan di Mako Brimob, sidang etik pekan depan.
- Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadiv Hukum Polri): ditahan, dipecat, mengajukan banding.
- Irjen Eko Hadi Santoso: ditahan, dipecat, mengajukan banding.
- Irjen Slamet Uliandi (eks Kadiv TIK Polri): belum ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Jabatan terakhir Eko ditulis berbeda antarmedia: detikcom menyebutnya mantan Direktur Tindak Pidana Siber, sedangkan CNN Indonesia menyebutnya eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim.
Tanggapan Listyo Sigit maupun kuasa hukum para tersangka atas penyidikan dugaan makar belum dimuat dalam sumber yang dibaca beritaenam.com.
Konteks: Dari Penyadapan ke Dugaan Makar
Kapolri mengumumkan penyelidikan dugaan makar dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 12 November 2026, seperti diulas dalam artikel dugaan makar Listyo Sigit. Jalannya sidang etik Eko diulas dalam artikel sidang etik Eko Hadi.
Status Terkini Penyidikan Dugaan Makar
Hingga Rabu, 18 November 2026, penyidikan dugaan makar masih berjalan tanpa tersangka. Ahrie dan Eko menunggu putusan banding, sementara sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan.






