DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Pengesahan itu menutup proses yang berjalan sejak 2008.
UU Perampasan Aset memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan, termasuk tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan peneliti antikorupsi menilai undang-undang ini masih menyisakan sejumlah catatan.
UU Perampasan Aset Disahkan di Paripurna DPR
Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Menurut detikcom, rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang.”
Puan Maharani, Ketua DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya juga menyoroti perdebatan definisi korupsi seperti diulas dalam artikel usulan definisi korupsi, menyatakan siap melaksanakan undang-undang tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK akan mempelajari setiap pasal yang beririsan dengan tugas pemberantasan korupsi.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang.”
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK
Poin Penting yang Diatur UU Perampasan Aset
Menurut detikcom, yang memuat kutipan pasal-pasal UU, sejumlah ketentuan pokok adalah sebagai berikut:
- Perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
- Selain korupsi, cakupannya meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan tertentu.
- Perampasan tanpa putusan pidana berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya.
- Perampasan tanpa putusan pidana juga mensyaratkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
- Perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
- Pengelolaan dan pengawasan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden.
- Perampasan hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diberlakukan.
- Undang-undang mulai berlaku 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Data Pembahasan UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Habiburokhman menyebut panja membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Menurut detikcom, rinciannya sebagai berikut:
- DIM tetap: 160.
- DIM redaksional: 135.
- DIM substansi: 40.
- DIM dihapus: 44.
- DIM substansi baru: 18.
Nomenklatur yang disepakati adalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengambilan keputusan tingkat I digelar Rabu, 18 November 2026, dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan seluruh fraksi menyetujui RUU dibawa ke paripurna.
Sepuluh Pokok Pembahasan Menurut Komisi III
Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pembahasan dalam rapat tingkat I. Beberapa di antaranya:
- Ruang lingkup tindak pidana, termasuk penipuan atau penggelapan dengan sarana teknologi informasi yang berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong dan saham bodong.
- Penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Pembagian kewenangan dalam perampasan aset tanpa tuntutan pidana, dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pelaksanaan putusan.
- Perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
- Pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung.
- Pengelolaan aset oleh badan yang berkompeten dan pengawasan oleh badan independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
“Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut.”
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyebut UU Perampasan Aset juga mencakup perampasan aset terkait narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, dan perdagangan orang. Menurut dia, perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku merupakan bagian penting upaya negara menghadapi korupsi dan kejahatan lain.
Badan Pengelola Aset Rampasan
Menurut detikcom, RUU mengatur pembentukan badan independen untuk mengelola aset rampasan. Dalam teks yang dikutip detikcom, Pasal 53 menyebut pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden.
“Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah.”
Soedeson Tandra, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra menyebut badan itu bertugas menyimpan, merawat, hingga menjual aset rampasan. Anggota Komisi III Rudianto Lallo menyebut badan tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kritik: Harta Tak Wajar Tidak Diatur
ICW menilai UU Perampasan Aset belum mengatur peningkatan kekayaan secara tidak wajar atau illicit enrichment. Menurut Kompas.com, ICW juga menyoroti dua hal lain: aset dari kasus korupsi sebelum undang-undang berlaku tidak bisa dipulihkan, dan kelembagaan pengelola aset diatur lewat Peraturan Presiden.
“Yang harus sebenarnya masuk di dalam perumusan undang-undang perampasan aset adalah sehubungan dengan illicit enrichment penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita.”
Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW
ICW bersama koalisi masyarakat sipil juga melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik karena draf RUU tidak disebarluaskan, seperti dilaporkan Kompas.com. Tanggapan Puan atas laporan itu belum dimuat dalam sumber yang dibaca beritaenam.com.
Kritik serupa disampaikan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur, sebelum pengesahan. Ia menilai tidak diaturnya unexplained wealth, atau harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, sebagai kelemahan paling mendasar.
“Yang paling mendasar yang menurut saya sangat mengecewakan adalah RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas.”
Zaenur, peneliti Pukat UGM
Habiburokhman menjelaskan alasan DPR tidak memasukkan illicit enrichment. Menurut Kompas.com, DPR mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan menilai UU Perampasan Aset sebagai aturan formil atau hukum acara, bukan aturan materiil.
“Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini.”
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR
Kronologi: 18 Tahun Menuju Pengesahan
Menurut Kompas.com, perjalanan RUU Perampasan Aset dimulai sejak 2008:
- 2008: PPATK mulai mengkaji kebutuhan undang-undang perampasan aset.
- 2012: pemerintah mengajukan RUU ke DPR, tetapi tidak kunjung dibahas.
- 4 Mei 2023: pemerintah mengirim surat presiden terkait RUU ke DPR.
- 30 September 2024: masa jabatan DPR 2019-2024 berakhir tanpa pembahasan RUU.
- 18 November 2024: RUU masuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029.
- Agustus 2025 dan Agustus 2026: desakan publik disuarakan lewat demonstrasi besar.
- 18 November 2026: pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR.
- 19 November 2026: UU Perampasan Aset disahkan dalam rapat paripurna DPR.
Pengesahan pada 19 November 2026 lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang sebelumnya dijanjikan pimpinan DPR.
Status Terkini UU Perampasan Aset
Hingga Jumat, 20 November 2026, UU Perampasan Aset telah disahkan DPR dan menunggu diundangkan. Undang-undang baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas aset dibentuk Presiden.







