Beritaenam.com, Jakarta – Bakal cawapres Sandiaga Salahuddin Uno dikritik sejumlah pihak karena dinilai telah berpolitik praktis di lingkungan kampus. Bawaslu mengingatkan agar politik praktis tak dilakukan di kampus.
“Tidak boleh berpolitik praktis dalam perguruan tinggi,” ujar Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).
Bagja mempersilakan jika Sandiaga hanya menyampaikan kuliah umum. Namun, politik praktis yang memiliki kepentingan pemenangan pemilu tidak diperbolehkan.
“Silakan kalau Pak Sandi ingin kuliah umum silakan, kalau Pak Jokowi silakan. Tapi kalau ‘pilih saya’ that’s problem,” katanya.
Kendati demikian, Bagja mengaku belum bisa menilai apakah yang dilakukan Sandiaga merupakan bentuk sebuah kampanye. Sebab, saat ini masa kampanye belum dimulai.
Masa kampanye capres dan cawapres dibuka pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019 nanti.
Namun kini masa kampanye belum dibuka, bahkan capres dan cawapres belumlah ditetapkan oleh KPU. Sandi sendiri masih berstatus bakal calon.
“Kami belum bisa masuk ke sana karena pertama belum ada paslon. Itu masalahnya,” kata Bagja.
Seperti diketahui, setidaknya, dua kali Sandiaga datang ke kampus di Jakarta dalam pekan ini. Pada Rabu (29/8), Sandiaga hadir pada acara orientasi mahasiswa baru di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Saat itu Sandiaga datang bersama Zulkifli yang mempromosikannya. Zulkifli juga menyinggung soal ganti presiden, meski tidak secara langsung.
Kemudian pada Sabtu (1/9), Sandiaga mengisi kuliah perdana mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka. Ia didampingi politikus Partai Demokrat (PD) Andi Nurpati.
Sama seperti di UMJ, Sandiaga tidak berbicara politik. Ia memberikan motivasi kepada para mahasiswa.
Meski begitu, pendamping Sandi-lah yang menyinggung soal politik, khususnya mengenai pilpres meski membantah berkampanye.
Hal tersebut kemudian mendapat kritikan dari pendukung Jokowi-Ma’ruf. Organisasi relawan Joko Widodo, Projo (Pro-Jokowi) dan Golkar meminta Sandiaga tidak menyeret kampus dalam politik praktis.
Sementara itu KPU mengimbau agar elite politik menahan diri. KPU juga menyayangkan pernyataan Zulkifli karena sebagai tokoh dinilai akan mempengaruhi massa. Apalagi saat ini belum memasuki massa kampanye.
“Melalui pernyataan ini KPU sudah mengharapkan para elite untuk menahan diri. Karena pernyataan elite akan mempengaruhi massa,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
