“Yang bisa kita bina, kita bina. Yang tidak bisa kita bina, kita binasakan saja.”
Beritaenam.com — “Kebersamaan menjadi kunci untuk bisa melalui masa pandemi ini,” ujar Dr. H. Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung (MA) di saat momen “Mahkamah Agung Peduli”.
Sosok yang sangat sederhana itu menyerahkan paket bantuan Covid 19 berupa sembako, masker, hand sanitizer dan sarung tangan ke sepuluh ribu tenaga kerja honorer dan outsourcing di lingkungan Peradilan seluruh Indonesia secara bertahap.
“Pemberian bantuan uang kepada ustadz dan marbots di enam DPW,” ujar Ketua MA yang juga pelindung pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI). Pria kelahiran Baturaja 1954 itu menegaskan dan mengingatkan semua pihak.
“Ayo, saatnya kita bersatu melawan wabah Corona. Beri dukungan maksimal untuk pahlawan medis dengan ikhtiar dan doa, semoga situasi segera normal,” ujar Syarifuddin, yang juga Ketua Umum DPP IKA UII periode 2019 – 2024 ini melalui sambungan video.
Tanggal 14 ini, selaku Pimpinan MA kembali menyerahkan sembako kepada office boy, security, tenaga honorer dan teknisi di lingkungan MA terdampak covid. Juga meninjau bantuan serupa dan bantuan Hari Raya dari Dharmayukti Karini MA.
Tak hanya bicara soal kepedulian mengumpulkan dana, untuk mendukung para tenaga kesehatan. Menyalurkan Alat Pelindung Diri (APD) ke-65 rumah sakit – rumah sakit di seluruh Indonesia.
Ketua MA punya ketegasan yang luar biasa, ia kembali mengingatkan kepada 20 ribu personil di Indonesia untuk berjalan benar dan lurus.
Syarifuddin meminta aparatur pengadilan tidak alergi dengan pengawasan.
“Kepada aparatur badan peradilan agar tidak alergi dengan pengawasan. Yang alergi, malah itu yang harus dicurigai. Semboyan kita, yang bisa kita bina, kita bina. Yang tidak bisa kita bina, kita binasakan saja,” tegasnya.
Untuk itu, Syarifuddin meminta Badan Pengawasan tidak kendur mengawasi ribuan aparat pengadilan. Pesannya adalah mengaktifkan tim saber pungli di lingkup internal.
“Khusus kepada Bawas, kepada 20 orang yang telah dilantik di unit pemberantasan pungli, terus digalakkan setiap hari dengan menggunakan manajemen risiko,” ujar Syarifuddin.
Ketua MA yang mengucapkan sumpah pada 30 April itu memerintahkan Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak pengawasan. Ketua Pengadilan Tinggi dan jajarannya harus bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada di wilayahnya.
“Agar seluruh permasalahan diselesaikan lebih dahulu oleh pimpinan tingkat banding.Pengadilan Tinggi meneruskan ke MA bila tidak bisa diselesaikan di tingkat banding,” tegasnya.
sumber: ANTARANEWS.id
