Dugaan suap BEM FH UBK mencuat setelah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima uang sebelum aksi demonstrasi di Istana Negara pada Senin (15/6/2026). Kasus dugaan suap BEM FH UBK ini viral di media sosial dan memantik reaksi keras dari kalangan civitas akademika.

Dugaan Suap BEM FH UBK Viral di Media Sosial

Video pengakuan Abdi beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan kalangan mahasiswa. Dalam rekaman yang viral itu, Abdi meminta maaf secara terbuka di hadapan ratusan civitas akademika. Ia mengakui menerima dana yang disebut berasal dari oknum aparat kepolisian berinisial “An”.

Menurut keterangan yang muncul dalam forum klarifikasi, total aliran dana yang disebutkan mencapai Rp 20 juta. Uang itu diduga diberikan dengan tujuan agar aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara tidak jadi digelar. Meski demikian, kelompok mahasiswa UBK tetap melaksanakan aksi sesuai rencana.

“Saya ngaku salah dan mohon maaf pada kalian semua.”

(Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM FH UBK, dalam forum klarifikasi kampus, Senin (22/6/2026))

Kronologi Aksi Demo dan Pertemuan dengan Gibran

Pada Senin (15/6/2026), ratusan mahasiswa dari UBK dan sejumlah kampus lain menggelar aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tuntutan utama yang dibawa meliputi isu kenaikan BBM, transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta subsidi biaya pendidikan tinggi.

Setelah aksi berlangsung, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari UBK, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka diundang masuk ke Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.25 WIB. Mereka diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan aspirasi.

Abdi turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia tercatat sebagai mahasiswa aktif Ilmu Hukum UBK sejak 12 September 2022 berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Sepekan setelah pertemuan itu, isu dugaan suap BEM FH UBK mulai mencuat dan menyebar luas.

Sidang Terbuka di Kampus UBK

Merespons viralnya video tersebut, BEM FH UBK dan Himpunan Mahasiswa UBK menggelar forum klarifikasi terbuka di depan Patung Bung Karno, Kampus Kimia UBK, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6/2026). Forum itu dihadiri ratusan mahasiswa dan sejumlah pihak yang disebut terlibat.

Dalam forum tersebut, selain Abdi, Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBK juga mengaku menerima uang dari Abdi. Nama Wakil Ketua BEM FH UBK, Rafly Maulana Akbar, turut masuk dalam daftar pihak yang disebut menerima dana.

“Terkait uang itu, memang saya terima 20 persen.”

(Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM FH UBK, dalam forum klarifikasi kampus)

Dua Versi Aliran Dana yang Beredar

Terdapat dua versi keterangan mengenai aliran dana yang beredar di kalangan mahasiswa UBK. Versi pertama menyebut tawaran uang tunai dari oknum aparat melalui jalur alumni sebelum aksi berlangsung. Versi kedua menyebutkan uang saku berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per orang yang diberikan setelah kegiatan.

Hingga berita ini ditulis, identitas pihak yang diduga memberikan dana kepada perwakilan mahasiswa belum dapat dikonfirmasi secara resmi. Penyebutan nama “Kapolda” dalam forum klarifikasi juga belum dapat diverifikasi lebih lanjut. Semua keterangan yang beredar masih dalam tahap dugaan dan belum merupakan putusan hukum.

10 Tuntutan Mahasiswa UBK

BEM FH UBK merilis 10 tuntutan melalui akun Instagram resmi @bemfhubk pada Selasa (23/6/2026). Di antaranya, pihak yang diduga terlibat diminta membuat video pernyataan pertanggungjawaban, mengundurkan diri dari seluruh jabatan internal kampus, serta mengakui penerimaan suap secara tertulis.

Tuntutan lain mencakup pembentukan badan investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa. Mahasiswa juga meminta pihak terlibat mempertanggungjawabkan perbuatan secara akademis dan sosial sesuai aturan yang ditetapkan pihak UBK. Tenggat pemenuhan tuntutan ditetapkan selama 10 hari kerja, yakni sejak 22 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026.

PDIP Minta UBK Ambil Tindakan Tegas

Kasus dugaan suap BEM FH UBK menarik perhatian kalangan partai politik. PDIP menyerukan agar pihak kampus mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswa yang terbukti menerima uang. Mereka menilai dugaan ini berpotensi mencoreng nama Universitas Bung Karno.

Sebelum isu ini mencuat, dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada 17 Juni 2026, Abdi sempat menegaskan bahwa aksi demonstrasi murni atas keresahan mahasiswa dan tidak ada pihak yang menunggangi. Pernyataan itu berbeda dengan pengakuannya dalam forum klarifikasi kampus seminggu kemudian.

Kasus dugaan suap BEM FH UBK masih berkembang dan belum masuk proses hukum formal. Investigasi internal mahasiswa terus berjalan untuk mengungkap dugaan suap BEM FH UBK secara lebih menyeluruh. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini berstatus diduga dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan.