Ramai diperbincangkan di media sosial whatsapps grup di CS-Multistakeholder, mengenai empat lokasi telah terpilih untuk menjadi calon kuat Pusat Data Nasional.
Beritaenam.com — Setelah pandemi Covid-19 menyeruak di bangsa kita dan ibukota akhirnya “ditunda” pindah ke Kalimantan, kabar mengenai pusat data yang direncanakan dibangun mulai tahun 2022 ini juga surut kabar.
Maka, ramai diperbincangkan di media sosial whatsapps grup di CS-Multistakeholder, mengenai empat lokasi telah terpilih untuk menjadi calon kuat Pusat Data Nasional.
Empat lokasi tersebut adalah Batam, Bekasi, Kalimantan Timur, serta Bitung. Lokasi tersebut dinyatakan dalam green book di Bappenas dan telah disetujui struktur pembiayaannya.
Sesuai persyaratan Peraturan Presiden 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ada beberapa persyaratan minimal yang harus terpenuhi untuk menjadi kandidat Pusat Data Nasional.
Syarat tersebut antara lain adalah aman dari resiko bencana alam, kesiapan infrastruktur listrik, dan juga ketersediaan sistem telekomunikasi terutama adalah infrastruktur fiber optik.
Pembangunan Pusat Data Nasional tersebut akan terbagi menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama, akan dibangun dua Pusat Data Nasional terlebih dahulu.
Dua lokasi yang terpilih berdasarkan arahan dari Presiden Jokowi adalah di Bekasi dan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan.
Empat lokasi tersebut adalah Batam, Bekasi, Kalimantan Timur, serta Bitung. Lokasi tersebut dinyatakan dalam green book di Bappenas dan telah disetujui struktur pembiayaannya.
Sudah masuk RATAS
Presiden Jokowi di bulan Februari 2020 sudah menggelar Rapat Terbatas tentang pembangunan Pusat Data nasional. Ini sebelum kasus pandemi Covid-19, saat ada sekitar 2.193 start-up buatan anak negeri, yang di antaranya juga beroperasi di berbagai negara.
Sayangnya, para pelaku ekonomi digital itu masih menggunakan pusat data yang ada di luar negeri.
Keberadaan Pusat Data Nasional juga dirasa sebagai akselerasi ekonomi digital Indonesia. Akan mempermudah diagnosis berbagai masalah yang menghasilkan kebijakan lebih akurat.
Yang sempat ramai, Pusat Data ini akan melindungi Data Pribadi dan Data Strategis.
Terkait perlindungan data ini, pemerintah bersama DPR tengah menggodok RUU perlindungan data.
Apakah yang tahu informasinya?
Pusat data yang kabarnya akan dibangun dengan dana asing, bahkan disebut negaranya itu adalah Perancis. Seorang anggota DPR dari PKS lantas meradang.
“Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya,” ujarnya.
Perlu ada penjelasan detail mengenai skema kerjasama kedua belah pihak seperti apa.
Akan sangat mengkhawatirkan, kata dia, apabila pihak asing turut serta dalam membangun spesifikasi teknis dan pengimplementasiannya.
Sebagai info, sudah ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing.
Apakah ada yang tahu informasinya lebih lanjut? Demikian diperbincangkan para pakar IT dan telekomunikasi itu.
Setelah bencana pandemi covid-19 merebak dan ibukota “ditunda” pindah ke Kalimantan, kabar mengenai pusat data yang direncanakan dibangun mulai tahun 2022 ini juga surut kabar.
