“Harus Disiplin mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tahu bagaimana (virus) menyebar” — Doni Monardo
Disiplin masyarakat di hampir semua daerah menunjukkan penurunan. Pada awal November, ketaatan masyarakat terhadap (aturan) pemakaian masker telah mencapai 86,18 persen, namun dalam beberapa pekan ke depan mulai menurun.
Sudah 10 bulan sejak wabah COVID-19 melanda Indonesia, mengganggu kesehatan masyarakat, melemahkan perekonomian, dan menimbulkan efek domino di sektor lain.
Dampak pandemi akibat virus SARS-CoV-2 belum sepenuhnya teratasi. Publik juga mulai lelah dengan situasi yang sulit dan berlarut-larut ini.
Dengan demikian, vaksin COVID-19 menjadi harapan terakhir untuk mengatasi krisis tersebut.
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penularan COVID-19, di antaranya merumuskan protokol kesehatan yang menganjurkan penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak fisik, dan menghindari keramaian.
Selain itu, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk membatasi aktivitas manusia yang berpotensi menyebabkan kepadatan dan memicu lonjakan infeksi.
Selain itu, pihaknya juga telah menyalurkan dana kepada pelaku usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memberikan jaminan sosial melalui bantuan tunai langsung untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Batch pertama vaksin COVID-19 baru-baru ini tiba di negara tersebut dan akan diberikan kepada semua warga negara secara gratis.
Persiapan vaksinasi
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp73 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara talkshow “Outlook 2021” yang diadakan di Jakarta pada 24 Desember 2020.
Anggaran tersebut bersumber dari dana cadangan Rp18 triliun dan sisa anggaran kesehatan tahun 2020 sebesar Rp36,4 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.
Hartarto mengatakan, pengadaan vaksin dari berbagai perusahaan. Hampir 1,2 juta dosis vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi China, Sinovac, telah tiba di Indonesia dan 1,5 juta dosis lagi akan tiba pada tahun 2021. Sekitar 15 juta dosis bahan baku vaksin akan dikirimkan kemudian.
Pemerintah kini menunggu izin penggunaan darurat vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPO) agar bisa memulai program vaksinasi.
Sebelum mengeluarkan izin, BPOM perlu memeriksa data dari uji klinis lengkap vaksin yang dilakukan oleh negara lain. Dalam beberapa hari ke depan, BPOM diharapkan bisa menerima hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan Brasil. Uji klinis fase pertama dan kedua dari vaksin Sinovac dilakukan di China, dan uji klinis fase 3 dilakukan di Bandung, Jawa Barat.
“Dengan tiga jenis data yang digabungkan oleh BPOM secara ilmiah ini, kami berharap izin penggunaan darurat bisa diperoleh pada Januari (2021),” kata Hartarto.
Begitu izin dikeluarkan, vaksin bisa diberikan kepada publik. Dengan satu orang membutuhkan dua suntikan vaksin, hampir 600 ribu dari 1,2 juta dosis vaksin akan digunakan, kata menteri.
Selain Sinovac, Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan lima vaksin lain untuk digunakan di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9860/2020.
Kelima vaksin tersebut diproduksi oleh Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer dan BioNTech, selain vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma (Persero).
Namun, seiring dengan penantian izin BPOM yang terus berlanjut, warga tampaknya semakin lalai mengikuti protokol kesehatan.
Euforia atas kedatangan vaksin COVID-19, yang dianggap banyak orang sebagai obat untuk semua, tampaknya membuat orang mengabaikan ancaman yang terus ditimbulkan oleh virus tersebut.
Hal ini terbukti dari laporan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo yang menyatakan disiplin masyarakat telah menurun dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Kelemahan ini memicu lonjakan infeksi baru, katanya dalam talk show online tentang prospek pasca pandemi di Indonesia, yang diadakan di sini, Kamis (24 Desember).
“Disiplin masyarakat di hampir semua daerah sudah menunjukkan penurunan. Pada awal November, kepatuhan masyarakat terhadap (aturan) pemakaian masker sudah mencapai 86,18 persen, namun dalam beberapa pekan ke depan mulai menurun,” kata Monardo.
Satgas mematok kepatuhan masyarakat terhadap aturan pakai masker sebesar 80,48 persen pada 24 Desember 2020, sedangkan disiplin menjaga jarak fisik tercatat 76,87 persen dibandingkan dengan 81,87 persen pada November.
“Kita harus memahami bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. [Fighting COVID-19] Perlu gerakan masif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, terutama para pemimpin nonformal yang memiliki pengaruh langsung terhadap publik, ”ujar Monardo.
Dia mengatakan dia yakin negara akan dapat memenangkan pertempuran melawan virus corona jika semua pihak bekerja sama. Di Jawa Timur, jumlah infeksi baru virus korona turun tajam pada November tahun ini karena upaya pemerintah provinsi dan kabupaten serta relawan, jelasnya.
“Hanya ada satu kunci untuk mengurangi kasus ini: (menjaga) disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tahu bagaimana (virus) menyebar. Jika kita tidak bisa menjaga jarak, pakai masker, kita bisa segera tertular,” dia diperingatkan.
Dia kemudian mendesak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan bahwa ketersediaan vaksin COVID-19 tidak bisa dijadikan jaminan terhadap infeksi bagi semua orang.