Beritaenam.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Timur Barat Research Center Habibi Syafuddin mengungkapkan hasil survei Opini Publik terkait RUU TNI dan Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto .Hasilnya sebanyak 76,8 persen dari masyarakat Indonesia merasa puas dengan hasil kinerja Presiden Prabowo Subianto
“Yang mengatakan sangat puas 11,4 persen dan yang mengatakan cukup puas 65,4 persen. Jadi total ada 76,8 persen (masyarakat puas), Dan yang menyatakan tidak puas sebanyak 15,1 persen kemudian yang tidak menjawab sebanyak 8,1 persen,” kata Chabibi syafuddin dalam rilis surveinya, Senin, 24 Maret 2025.
Menurut Habibi Syafiudin .Msi
Kepuasan publik kepada Prabowo, disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari sikap Prabowo yang dinilai terkait kinerja pemberantasan korupsi, hingga realisasi program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) yang memberikan dampak pada pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat dan Program Sekolah Gratis bagi rakyat Miskin juga penyaluran BANSOS
serta efisiensi APBN hingga 300 Trilyun untuk modal Danantara
Hasil temuan ini merupakan hasil dari survei opini publik secara keseluruhan tanpa memandang tingkat pendidikan atau keahlian mereka untuk melakukan penilaian. Sehingga metode ini tentunya akan memberikan hasil yang berbeda dengan metode survei opini para ahli dan masyarakat Kampus
Dan Hasil survei TBRC Opini Publik terkait pengesahan RUU TNI 2025 menunjukan bahwa sebanyak 56,8 persen mengetahui adanya RUU TNI untuk merubah berapa pasal dalam UU TNI dan sebanyak 43,2 persen tidak tahu.
Sebanyak 72,8 persen setuju dengan UU TNI yang baru saja di setujui anggota DPR RI dan 12,8 persen tidak setuju dengan adanya perubahan UU TNI dan 14,4 persen tidak menjawab .
Sebanyak 73,7 persen menyatakan dan menilai bahwa perubahan pasal pasal dalam UU TNI bukanlah merupakan Dwi Fungsi TNI seperti di era Orde Baru sedangkan 12,1 persen menilai UU TNI merupakan bagian dari Dwi Fungsi ABRI dan sebanyak 14,2 persen tidak menjawab
Sebanyak 77,2 persen menyatakan dan menilai bahwa dengan adanya UU TNI yang baru sangat di perlukan untuk peran serta anggota TNI dalam menempati posisi posisi penting di pemerintahan dan sebanyak 13,1 persen menyatakan UU TNI sebagai upaya untuk melakukan militerisasi pada jabatan jabatan di pemerintahan dan sebanyak 9,7 tidak memberikan jawaban
Sebanyak 76,8 persen menilai bahwa Keberadaan undang-undang TNI pada dasarnya tidak berpotensi mengubah dinamika hubungan sipil-militer di pemerintahan .dan sebanyak 12,6 persen UU TNI dapat berpotensi mengubah dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia dan 10,6 persen tidak menjawab
Survei Timur Barat Research Center dilakukan pada 15-21 Maret 2025. Metode penarikan sampel adalah multistage random sampling, dengan jumlah responden 1.320 orang.
Survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,7 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. (etw)
