JAKARTA – Indonesia makin memperjelas langkahnya dalam diplomasi internasional. Pemerintah resmi menyatakan bahwa Indonesia kirim 8000 TNI untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian di Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari pasukan gabungan internasional yang dibentuk melalui platform Board of Peace (BoP).
Dalam pertemuan perdana Board of Peace yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk mengerahkan pasukan TNI dalam misi tersebut. Rencana ini disampaikan di hadapan Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pemimpin dunia lain yang hadir dalam forum aksi perdamaian bersama.
Prabowo menjelaskan bahwa misi ini adalah bagian dari kontribusi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) pasukan gabungan yang bertanggung jawab untuk mendukung stabilitas, menyediakan bantuan kemanusiaan, serta memperkuat keamanan pascakonflik di Gaza. Indonesia tidak hanya berkomitmen mengirim personel, tetapi juga dipercaya mengambil posisi wakil komandan dalam struktur pasukan tersebut.
Kapan Indonesia Kirim 8000 TNI?
Menurut pernyataan resmi, Indoensia kirim 8.000 TNI rencananya dilakukan secara bertahap dalam kurun 1–2 bulan ke depan, setelah persiapan administrasi dan penempatan awal tim advance untuk pemetaan wilayah dan pemantauan situasi. Prioritas utamanya adalah kontribusi di bidang non-tempur, termasuk layanan medis, teknis, bantuan kemanusiaan, serta pengamanan wilayah sipil.
Meski jumlah ini besar, pemerintah menegaskan bahwa niat Indonesia bukan untuk terlibat dalam aksi tempur, melainkan untuk memastikan dukungan terhadap proses perdamaian yang sedang berupaya dibangun di wilayah yang telah lama dilanda konflik. Indonesia akan menugaskan perwira terbaik untuk mengemban peran wakil komandan ISF, sebuah posisi strategis dalam struktur kerja pasukan tersebut.
Peran dan Mandat dalam Korps Internasional
Menurut pengumuman dari komandan pasukan internasional ISF, Indonesia telah menerima tawaran secara resmi untuk mengisi posisi wakil komandan pasukan stabilisasi tersebut. Peran ini penting karena berada di garis komando, memberikan pengaruh dalam arah strategi jangka panjang serta koordinasi antara pasukan dari berbagai negara anggota Dewan Perdamaian.
Selain Indonesia, beberapa negara lainnya seperti Maroko, Albania, Kazakhstan, dan Kosovo juga berkomitmen mengirim pasukan mereka untuk mendukung misi ini. Force gabungan ini direncanakan mencapai beberapa puluh ribu personel termasuk pasukan militer dan polisi yang akan beroperasi di berbagai sektor keamanan dan bantuan kemanusiaan.
Relevansi dan Tantangan
Kontribusi Indonesia kirim 8000 tni dalam misi ini mencerminkan pergeseran peran Indonesia dari sekadar pengamat atau pemberi bantuan kemanusiaan menjadi kontributor aktif dalam stabilisasi global. Langkah ini juga menunjukkan dukungan Indonesia terhadap inisiatif internasional untuk mengakhiri konflik panjang di Gaza melalui pendekatan yang terkoordinasi.
Namun, keputusan ini tidak datang tanpa tantangan. Diplomasi, pemenuhan mandat internasional, serta koordinasi operasional pasukan dalam konteks geopolitik yang kompleks di Timur Tengah akan membutuhkan perhatian ekstra. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa semua tindakan tetap berdasarkan hukum internasional, persetujuan pihak Palestina, serta penekanan pada aspek kemanusiaan dan perlindungan warga sipil sepanjang misi berjalan.
Baca juga: Ahmad Sahroni Kembali Dilantik DPR Usai Dinonaktifkan
