beritaenam.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo tertarik menggaet aktivis 98 untuk ikut menjalankan roda pemerintahanan periode keduanya. Aktivis 98 memiliki kesempatan menjabat sebagai menteri atau jabatan strategis pemerintahan lain, misalnya duta besar.
“Saya lihat di menteri belum. Bisa saja kenapa tidak? Dengan kemampuan yang ada, bisa saja misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar, bisa saja di BUMN,” kata dia saat Halalbihalal dengan Aktivis Nasional 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Juni 2019.
Mendengar pernyataan Jokowi, para peserta Rembuk Aktivis Nasional kompak meneriakan nama Adian Napitupulu. Sayang, Jokowi enggan menanggapi serius usulan nama Adian tersebut.
Jokowi bahkan menolak menyebut sosok yang berpeluang mendapat jabatan sebagai menteri atau jabatan strategis tersebut.
Yang jelas, kata dia, ada banyak aktivis 98 yang memiliki potensi untuk membantu Jokowi menjalankan program-programnya nanti.
“Saya tidak ingin menyebut nama dulu, banyak yang menyebut Bung Adian, saya tidak mau menyebut nama. Inisial pun saya enggak mau,” ujar dia.
Menurut Jokowi, ada beberapa syarat untuk menjadi ‘pembantu’ di pemerintahannya. Salah satunya memiliki kapasitas memimpin sehingga mampu mengambil keputusan di saat sulit sekalipun.
“Ke depan memang dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki karakter, memiliki keberanian, eksekutor dalam setiap keputusan yang sulit seperti apapun. Kedua memang dibutuhkan manajerial yang kuat, yang baik,” pungkas dia.
