beritaenam.com, Jakarta – Permintaan Amien Rais penghitungan suara pemilu tidak dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta karena disebutnya banyak ada jin dan Genderuo terus bergulir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku mengeluarkan energi mubazir untuk menepis isu imajinatif Amien Rais.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, mengeluarkan energi tak perlu untuk menjelaskan pernyataan Amien tersebut.
“Sekarang ini yang sedang ramai adalah adanya genderuwo di Hotel Borobudur, akhirnya KPU harus mengeluarkan energi yang tidak perlu untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya itu imajinatif,” ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam seminar ‘Melawan Hoax untuk Menciptakan Pemilu yang Aman’ di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Wahyu menegaskan, KPU tidak berniat melakukan penghitungan suara di Hotel Borobudur. Pemili 2019, KPU akan melakukan rekapitulasi di kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakpus.
“Pada 2014 tabulasi KPU, tabulasi hasil Pemilu 2014 itu di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, dan kami merencanakan tabulasi Pemilu 2019 juga di kantor KPU, jadi KPU tidak paham apa yang dimaksud dengan kenapa selalu di Hotel Borobudur,” kata Wahyu.
Beberapa pernyataan Amien Rais dijawab satu per satu oleh Wahyu, termasuk tentang manupilasi suara. Untuk menjawab tudingan itu, Wahyu meminjam pernyataan eks Ketua MK Mahfud Md.
“Sekarang ini beredar di media sosial informasi-informasi yang menurut saya tidak tepat, imajinatif, dan menyesatkan publik, Prof Mahfud sering berulang-ulang menyampaikan, jadi ada imajinasi bahwa seolah-olah hasil pemilu yang menggunakan teknologi informasi itu bisa dimanipulasi,” kata Wahyu.
Wahyu menjamin penghitungan suara dilakukan dengan sistem bertingkat. Dimulai di TPS sampai KPU RI.
“Melalui teknologi informasi, itu bukan hasil resmi pemilu, tetapi sekedar alat bantu dalam rangka melayani kebutuhan informasi kepada masyarakat, pada hakikatnya tanpa kita melayani informasi melalui teknologi informasi juga tidak salah,” ujarnya.
Isu manipulasi data membuat adanya informasi soal akan ada mobil penyadap di depan kantor KPU. KPU memastikan informasi tersebut bohong atau hoax.
“Oleh karena itu, sama sekali tidak benar apabila kemudian di depan kantor KPU ada mobil yang sangat canggih yang bisa menyedot data hasil pemilu. Itu berita bohong, berita fitnah, dan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Melansir detik.com, Wahyu mengatakan, tidak perlu ada tindakan menyadap untuk mengawal Pilpres 2019. Sebab, KPU memberikan keterbukaan informasi kepada publik.
“Siapa pun pihaknya, tidak perlu repot-repot menyedot data KPU. Karena apa, karena data itu sudah langsung kita informasikan kepada masyarakat pada hari pemungutan suara,” tuturnya.
“Setelah rakyat menggunakan hak pilihnya, kemudian dihitung di TPS, maka pada hari itu juga seluruh saksi mendapatkan hasil pemilu di TPS tersebut melalui dokumen C1,” sambungnya.