Beritaenam.com, Jakarta – Pemerintah melibatkan semua pihak dalam rangka menentukan lokasi terkait upaya rekonstruksi dan rehabilitasi, termasuk relokasi warga korban gempa untuk pembangunan hunian sementara.
Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Abdul Kamarzuki menyatakan pada lokasi terpilih nantinya akan dilakukan pembangunan hunian dan infrastruktur pendukung yang melibatkan semua pihak.
Abdul Kamarzuki juga telah terjun ke lokasi terdampak pada 9 Oktober, dan berkoordinasi di lapangan antara lain dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, BMKG, jajaran aparat pemerintah daerah serta Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan tersebut juga telah disepakati pembagian peran dalam memetakan kondisi wilayah yang ada. Tim yang dipimpin oleh Dirjen Tata Ruang mengidentifikasi alternatif lokasi potensial sebagai tempat relokasi.
Lokasi ini kemudian akan dikaji aspek kebencanaannya oleh Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan lokasi ini bebas dari ancaman bahaya.
Hasil kajian ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hunian tetap dan infrastruktur pendukungnya oleh Kementerian PUPR. Aspek pengadaan tanah nantinya akan disiapkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah.
Kriteria yang dikedepankan dalam pemilihan alternatif lokasi antara lain adalah bebas dari ancaman bahaya (baik patahan aktif, likuefaksi, longsor, tsunami, banjir, dan mikrozonasi tinggi gempa bumi), bukan sempadan pantai, sempadan sungai, tidak berada di kawasan lindung atau kawasan lain dengan kelerengan lebih dari 15 persen, memiliki akses yang cukup baik ke sumber air serta penguasaan tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.
Hasil identifikasi sementara menghasilkan lima lokasi alternatif yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu satu lokasi seluas 79,30 di Kecamatan Palu Barat, dua lokasi di Kecamatan Sigi Biromaru seluas 200 ha dan 217 ha serta dua lokasi di Kecamatan Palu Timur, seluas 57 ha dan 99,63 ha.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah bakal membangun hunian sementara bagi warga di Balaroa dan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, di mana lokasi tersebut terdapat ribuan rumah yang hancur akibat likuefaksi atau fenomena pergerakan tanah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa untuk ribuan rumah yang hancur akibat likuefaksi yang terjadi Balaroa dan Petobo, akan dilakukan relokasi.
“Relokasi perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya Pemerintah akan membangun hunian sementara yang ditargetkan rampung dalam dua bulan,” kata Basuki.
Saat ini dilaporkan sudah ada beberapa lokasi tanah milik pemerintah yang bisa menjadi tempat relokasi penduduk, namun lokasi tersebut masih akan didiskusikan Kementerian PUPR dengan sejumlah instansi.
Menurut Basuki, sejumlah instansi yang akan diajak diskusi antara lain adalah BMKG, Badan Geologi, dan pakar mengenai sisi keamanan dari kemungkinan terjadinya gempa pada masa mendatang.
“Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda,” ujarnya, seperti dilansir dari Antara
Hal ini berbeda dengan penanganan gempa di NTB yang tidak ada relokasi sehingga tidak dibangun hunian sementara.
Sedangkan titik-titik lokasi yang akan dibangun Huntara akan disepakati bersama dengan Pemerintah Kota Palu.
