Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran bantuan bencana NTT. Permintaan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama pemda terdampak pada Selasa, 8 September 2026.
Rapat koordinasi bahas percepatan bantuan bencana NTT
Rapat digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Forum tersebut diikuti sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Peserta rapat meliputi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Hadir pula para bupati dan jajaran pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Dari delapan kabupaten tersebut, tujuh merupakan daerah terdampak gempa bumi. Satu kabupaten lainnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
Tito mendorong daerah yang realisasi bantuan bencana NTT masih rendah agar segera mempercepat penyaluran. Anggaran yang sudah tersedia diminta segera direalisasikan.
Menurutnya, keterlambatan penyaluran membuat kebutuhan warga terdampak tidak segera terpenuhi. Ia meminta pemda tidak menunda proses administrasi yang menjadi kewenangannya.
Kebutuhan dasar warga di pengungsian jadi prioritas
Menurut Tito, bantuan perlu segera dimanfaatkan bagi masyarakat yang masih bertahan di pengungsian maupun tenda darurat. Dukungan pemda dinilai penting agar kebutuhan dasar terpenuhi.
Kebutuhan yang disoroti mencakup makanan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak. Ia menekankan warga di tenda tidak boleh mengalami kekurangan.
“Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin.” — Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTT atas anggaran bantuan yang diterima dari pemerintah pusat. Ia meminta proses pengadaan tidak berlarut karena waktu yang tersisa terbatas.
“Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini.” — Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Skema bantuan perbaikan rumah hingga Rp70 juta
Selain penyaluran bantuan, rapat membahas penanganan hunian bagi warga terdampak. Tito meminta pemda melakukan pendataan kerusakan, terutama pada rumah warga.
Pendataan tersebut menjadi dasar penentuan bentuk bantuan dan pembangunan kembali rumah. Verifikasi diminta dilakukan secara berlapis agar data akurat dan bantuan tepat sasaran.
Setelah data dinyatakan valid, pemerintah akan menentukan bentuk bantuan sesuai tingkat kerusakan. Skemanya mencakup Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp70 juta untuk kerusakan berat.
Untuk rumah dengan kerusakan berat, pembangunan dapat dilakukan di lokasi semula atau melalui skema relokasi. Opsi tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan dan tingkat risiko wilayah, seperti dijelaskan dalam paparan rapat.
Guna mempercepat proses, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Koordinasi itu menyangkut aspek pengadaan dan pengawasan.
Skema tersebut menjadi bagian dari penyaluran bantuan bencana NTT pada tahap pemulihan. Pendataan yang akurat menjadi syarat agar bantuan sampai kepada penerima yang berhak.
Pemerintah juga membuka opsi hunian sementara bagi warga yang rumahnya belum dapat dibangun kembali. Opsi tersebut disiapkan selama proses verifikasi data kerusakan masih berlangsung di lapangan.
Konteks penanganan pascagempa di Pulau Flores
Gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan menewaskan lebih dari seratus orang. Puluhan ribu warga masih bertahan di lokasi pengungsian hingga awal September.
Data BNPB mencatat kerusakan rumah mencapai puluhan ribu unit dengan sebagian besar berkategori rusak ringan hingga berat. Kebutuhan hunian sementara menjadi persoalan utama pada tahap pemulihan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan ingin memastikan kebutuhan dasar di kabupaten yang belum dikunjunginya sudah pulih. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat penanganan bencana pada 7 September 2026.
Gempa tersebut juga merusak ribuan ruang kelas sekolah di wilayah terdampak. Pemulihan fasilitas pendidikan menjadi salah satu agenda yang berjalan paralel dengan penanganan hunian, menurut catatan pemerintah daerah.
Sejumlah lembaga dan badan usaha turut menyalurkan bantuan ke lokasi terdampak sejak pekan pertama. Penyaluran diarahkan pada kebutuhan dasar di titik-titik pengungsian.
Percepatan bantuan bencana NTT kini bergantung pada kecepatan pemda dalam merealisasikan anggaran dan menuntaskan pendataan. Pemerintah pusat menyatakan akan terus memantau perkembangan progres penyaluran bantuan tersebut di lapangan.
