Bengkulu – KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari pada Senin, 9 Maret 2026, di kediaman pribadinya di Jalan Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. OTT KPK Bupati Rejang Lebong dilakukan setelah tim penyidik melakukan penyelidikan tertutup sejak pagi hari di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, mengikuti aktivitas bupati dalam sebuah kegiatan resmi.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan tujuh orang, termasuk istri bupati Intan Larasita, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong Hary Eko Purnomo, dan sejumlah kontraktor. Barang bukti yang disita meliputi satu unit telepon seluler dan uang tunai yang diduga merupakan fee proyek menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Seluruh pihak yang diamankan dibawa ke Mapolresta Bengkulu pada malam hari untuk pemeriksaan awal, sebelum diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa pagi. KPK memiliki waktu 1×24 jam sesuai KUHAP untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.
Sebagai bagian dari penindakan, KPK menyegel ruang kerja bupati, ruangan Dinas PUPR, dan kediaman Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong.
Ringkasan Fakta OTT Tanggal: 9 Maret 2026 Lokasi: Kediaman bupati, Jalan Hibrida, Kota Bengkulu Tersangka utama: Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong Pihak diamankan: 7 orang termasuk istri bupati dan Kepala Dinas PUPR Total harta (LHKPN 2024): Rp 19,53 miliar Dugaan pelanggaran: Penerimaan fee proyek infrastruktur APBD OTT ke-: 8 KPK di tahun 2026, ke-2 di bulan Ramadan
Profil Tersangka
Muhammad Fikri Thobari lahir di Baturaja, 4 Februari 1981. Sebelum memasuki dunia politik, ia berkarier di sektor bisnis sebagai Direktur Utama PT Bukit Juvi Permata (2008) dan Presiden Direktur PT Bukit Juvi Group (2014). Ia meraih gelar magister dari Universitas Prof. Dr. Hazairin pada 2023.
Pada Pilkada 2024, Fikri maju sebagai calon bupati Rejang Lebong di bawah Partai Amanat Nasional (PAN), diusung koalisi PAN, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat. Pasangan Fikri-Hendri memenangkan pemilihan dengan perolehan 44,07 persen suara. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK pada Agustus 2024, total kekayaan Fikri tercatat Rp 19,53 miliar. Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 14,6 miliar di Kepahiang, Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu, ditambah dua unit kendaraan senilai Rp 900 juta, kas dan setara kas Rp 7,2 miliar, serta utang Rp 12,9 miliar.
Modus Dugaan Korupsi: Fee Proyek Infrastruktur
Dugaan korupsi yang menjerat Fikri Thobari berkaitan dengan praktik penerimaan fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pola ini, kontraktor yang hendak memenangkan proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan gedung yang dibiayai APBD, menyetorkan persentase tertentu dari nilai proyek kepada pejabat terkait.
Praktik semacam ini masuk dalam kategori grand corruption atau political corruption, yaitu korupsi yang terjadi pada level pengambilan kebijakan. Konsekuensinya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas infrastruktur publik. Data menunjukkan bahwa persentase jalan kabupaten berkategori rusak parah meningkat dari 24,9 persen pada 2007 menjadi 44,4 persen pada 2010, meski alokasi anggaran infrastruktur daerah terus bertambah di periode yang sama.
Konteks: Korupsi Kepala Daerah di Indonesia
Penangkapan Fikri Thobari merupakan bagian dari tren yang lebih luas. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sebanyak 356 kepala daerah tersandung kasus korupsi antara tahun 2010 dan 2024. Di tahun 2026 saja, OTT terhadap Bupati Rejang Lebong merupakan yang kedelapan, menyusul penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada 3 Maret 2026.
Sebelum Fikri, setidaknya tujuh kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi sebelum genap satu tahun menjabat, antara lain Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Wali Kota Madiun Maidi, dan Bupati Pati Sudewo.
OTT KPK Bupati Rejang Lebong Adalah OTT ke Delapan di Tahun 2026
Kasus OTT Bupati Rejang Lebong menggambarkan persoalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah Indonesia. Penangkapan kepala daerah yang baru menjabat 13 bulan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Selama faktor-faktor struktural, mulai dari biaya politik yang tinggi hingga lemahnya pengawasan, belum ditangani secara menyeluruh, kasus serupa berpotensi terus berulang.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum Muhammad Fikri Thobari dan seluruh pihak yang diamankan. Perkembangan kasus ini menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.
Baca juga: Kronologi Lengkap OTT Bupati Pekalongan: Nama Gubernur Jateng Ikut Terseret
