Beritaenam.com, Jakarta – Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengungkapkan bakal ada sanksi apabila ada kader yang membangkang dari keputusan politik partai. Sanksi mulai dari pencopotan sebagai anggota legislatif sampai keanggotaan partai jika mendukung Prabowo-Sandiaga.
“Sanksi mulai dari pencopotan jabatan struktural pencopotan dari jabatan struktural di DPRD kabupaten kota, Provinsi, maupun RI sampai pencabutan status keanggotaan itu aturan main yang berlaku di internal PDIP,” kata Basarah di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (25/9).
Pernyataan itu menanggapi beberapa caleg dari Partai Golkar yang menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga. Meski, saat ini Golkar memutuskan mendukung Jokowi-Ma’ruf berdasarkan Munaslub.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan PDIP sudah sangat jelas sepenuhnya mendukung Jokowi-Ma’ruf sebagai capres-cawapres.
“Kalau di PDIP aturan mainnya jelas seluruh kader partai wajib hukumnya mendukung dan menyukseskan agenda yang telah ditetapkan secara resmi oleh partai,” ucapnya.
Menurutnya sampai saat ini tidak ada satupun kader dari tingkat Kabupaten/Kota sampai pusat yang melakukan pembangkangan. Basarah berharap hal ini konsisten sampai terselamatkannya pemilihan pada April 2019.
“Kalau di PDIP sampai saat ini kami belum melihat ada peristiwa kader PDIP yang secara reami didaftarkan sebagai caleg di semua tingkatan melakukan pembangkangan politik dengan tidak mengikuti keputusan politik partai utk mendukung pak Jokowi dan kiai Ma’ruf Amin sebagai capres cawapres,” tegasnya.
