Beritaenam.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjawab kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis. TKN Jokowi-Ma’ruf mengatakan mengatasi persoalan Papua bukan perkara mudah.
“Saya kira Pemerintah akan tegas kepada siapapun pihak yang jelas-jelas melakukan tindakan separatisme. Kami juga sangat prihatin atas penembakan pekerja jalan Trans Papua yang menewaskan 13 orang tersebut,” ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Rabu (5/12/2018).
“Mengatasi persoalan Papua tak bisa hanya sekadar bicara. Harus dengan pendekatan yang komprehensif. Tak hanya pendekatan keamanan tapi juga pendekatan kesejahteraan,” lanjutnya.
Saat ini, menurut Ace, pemerintahan Jokowi telah menaruh banyak perhatian untuk Papua. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur di Papua.
“Penanganan masalah Papua tentu tak bisa dilakukan dengan semata-mata pendekatan keamanan semata, namun dengan pendekatan kesejahteraan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan membangun Infrastruktur di Papua, itu dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Ace.
Sementara itu, terkait pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh KKB, Ace menegaskan pemerintah sudah merespons cepat. Dia mengatakan, di era kepemimpinan Jokowi, konflik bersenjata di Papua sudah berkurang.
“Pemerintah tidak tinggal diam dan bergerak cepat mengatasi peristiwa penembakan ini. Saat ini, dengan cepat Panglima TNI sekarang ini telah berada di Papua untuk memastikan akar persoalan bagi terjadinya penembakan yang menewaskan 13 pekerja itu,” sebut politikus Golkar itu.
“Sesungguhnya harus jujur diakui bahwa peristiwa konflik bersenjata di Papua di bawah kepemimpinan Pak Jokowi relatif berkurang. Pendekatan dialog dan kesejahteraan kepada kelompok bersenjata telah dapat diatasi dengan lebih baik. Tentu peristiwa ini bisa terjadi dimanapun,” imbuh Ace, seperti dikutip dari detik.com
Hal senada disampaikan Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma’ruf, Achmad Baidowi (Awiek). Ia mengatakan pemerintah perlu hati-hati dalam menangani persoalan Papua.
“Soal pembangunan di Papua itu tantangannya berat selain medan juga faktor keamanan. Pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif dan hati-hati agar tidak salah langkah. Sebab kalau pemerintah langsung main keras, maka akan dihadapkan pada isu HAM. Sementara kalau sudah jatuh korban seperti ini pemerintah dianggap lembek,” tutur pria yang akrab disapa Awiek itu.
Dia pun mengingatkan agar isu ini tak dipolitisasi. Awiek mendorong pemerintah tegas menegakkan hukum dan pertahanan di tanah Papua.
“Sebaiknya elite negeri tidak membawa-bawa persoalan ini menjadi konsumsi politik. Kami sarankan pemerintah tegas dalam hal hankam (pertahanan dan keamanan) di Papua, kalau perlu TNI-Polri harus menjaga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua. Apapun alasannya pembangunan di Papua harus tetap jalan,” tegas dia.
Sebelumnya, Fadli Zon mengecam pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Fadli menilai pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis.
Menurut Fadli, pemerintah harus mengevaluasi pengamanan di Papua. Sebab, KKB Papua, yang disebutnya sebagai ‘gerombolan separatis’, itu telah beraksi di berbagai tempat.
“Insiden peristiwa penembakan 31 orang di Papua ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal untuk mengatasi keamanan di Papua terkait dengan gerakan separatis Papua atau mereka juga melakukan tindakan-tindakan teror,” ujar Fadli.